Medan - Realitasonline | RealitasKetua Fraksi Partai NasDem DPRD Sumut dr Tuahman Purba menilai kembali minta pemerintah melengkapi fasilitas peralatan kesehatan terutama mendiagnosa Covid-19 di 5 RS rujukan Covid-19 di Sumut.
Seperti diketahui, lima RS berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/169/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu, yakni RSUP H. Adam Malik, RSUD Kabanjahe, RSUD Djasemen Saragih P. Siantar, RSUD Tarutung dan RSUD Kota Padangsidimpuan.
Dari lima RS tersebut, kata Tuahman, masih ada yang mengirim sampel swab pasien terduga Covid-19 ke Medan, karena tak ada alat untuk pemeriksaan swab RT PCR Covid-19. Untuk mendeteksi/menegakkan diagnosa Covid-19, tidak hanya dilakukan melalui swab RT PCR, tapi bisa dilakukan melalui tes cepat molekuler (TCM).
"Di lima RS rujukan Covid-19, semuanya memiliki alat TCM, tapi ada yang tak bisa digunakan, karena tak ada alat pendukungnya cartridge. Itu yang terjadi saat ini, dari lima RS rujukan itu, ada alat TCM-nya yang tidak digunakan, karena cartridge tak ada. RS mana itu? RS di Tanah Karo, Siantar dan Sidempuan," katanya.
Akibatnya, lanjut dokter spesialis anestesi ini, ketika ada pasien dari Tanah Karo sampel swabnya tetap dikirim ke Medan. "Sebenarnya Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumut harus memonitor ini, jangan dibiarkan berlarut larut seperti ini, tak ada fasilitas, ruang isolasi, SDM dan sebagainya di RS rujukan Covid-19 . Jadi pertanyaannya? Kenapa anggaran itu tidak difokuskan ke mari! Padahal semua alat kesehatan, ruang isolasi dan SDM di RS rujukan itu harus dipenuhi," tegasnya lagi.
Karena banyaknya sampel swab untuk penegakan diagnosa Covid-19 dikirim ke Medan melebihi kemampuan laboratorium PCR dalam memeriksa swab perharinya, Tuahman menyebutkan, hasil pemeriksaan memakan waktu tiga sampai lima hari.
"Hasil swab yang keluar tiga sampai lima hari itu untuk masyarakat awam. Kalau pejabat bisa lebih cepat. Apa bedanya kita dengan pejabat, Yang diperiksa sama, itu akibat tidak ada standar operasional prosedur (SOP) yang jelas, akibatnya penanganan pasien suspek Covid-19 juga berbeda-beda di setiap RS rujukan," tuturnya.
