MEDAN - Realitasonline.id | Fraksi Partai NasDem DPRD Sumut pertanyakan adanya laba sebesar Rp100 miliar porsi pembagian deviden yang seharusnya diberikan kepada Pemprovsu ditahan PT Bank Sumut.
Hal ini dinyatakan Ketua Fraksi NasDem selaku jurubicara fraksi dr Tuahman Fransiscus Purba dalam pandangan umum fraksinya terhadap ranperda P-APBD 2020, dalam rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sumut Drs Baskami Ginting, dihadiri Wagubsu Musa Rajek Shah, Senin (21/9/2020)
Dikatakan Tuahman, fraksi NasDem minta Gubsu Edy Rahmayadi memberikan penjelasan konkrit terkait pengalokasian biaya tidak terduga sebesar Rp1,5 triliun yang digunakan dalam percepatan penanganan Pandemi Corona Virus Diaseas 2019 (Covid 19) di Sumut yang diperuntukkan untuk bidang kesehatan, stimulus ekonomi, ketahanan pangan dan jaring pengamanan sosial bagi masyarakat yang terdampak Covid.
"Terkhusus bidang kesehatan, Fraksi NasDem mempertanyakan apakah didalamnya ada pengalokasian biaya untuk penambahan kuota pelayanan maupun fasilitas tes SWAB/PCR terutama di kabupaten/kota berzona merah yang tidak di Sumut," ujarnya seraya menambahkan apakah ada strategi dalam menentukan rumah sakit tertentu sebagai RS khusus hanya untuk penanganan Covid dan RS khusus hanya untuk isolasi kasus suspek selayaknya rekomendasi dari WHO.
Tidak hanya itu, tambah Tuahman, Fraksi NasDem DPRD Sumut juga menyarankan kepada Gubsu Edy Rahmayadi untuk mengarahkan PT Bank Sumut untuk melaksanakan program bantuan pinjaman kredit kepada pelaku usaha mikro kecil menengah dan koperasi di Sumut dengan Bunga ringan.
"Bila perlu disetarakan dengan besaran bunga kredit usaha rakyat (KUR) dengan program yang bernama Bina Mitra Usaha dan Lingkungan dengan tujuan membantu peningkatan khususnya di bidang ekonomi di Sumut akibat dampak Pandemi Covid 19 yang belum jelas kapan berakhirnya," ujar Tuahman.
Tuahman juga mengungkapkan bahwa pihaknya meminta Edy Rahmayadi agar benar-benar serius dalam mengevaluasi dan meningkatkan kinerja seluruh BUMD Sumut agar mampu berkontribusi dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
