MEDAN – realitasonline.id | Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi meminta kepada penyelenggara Pemilihan Suara Ulang (PSU) dan pihak terkait lainnya agar bertindak tegas dalam menjalankan tugas. Ketegasan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Polri dan TNI menentukan kesuksesan PSU di Sumut.
Ada tiga kabupaten yang akan melakukan PSU di Sumut pada 24 April 2021, yaitu Kabupaten Mandailingnatal, Labuhanbatu dan Labuhanbatu Selatan. Di Mandailingnatal ada tiga Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dilakukan PSU, Labuhanbatu ada 9 TPS dan Labuhanbatu Selatan 16 TPS.
“Di Labuhanbatu dan Labusel ini cukup banyak PSU, jadi kita perlu mewaspadainya. Butuh ketegasan dan profesionalitas dari KPU, Bawaslu, Polri dan TNI agar demokrasi di tiga daerah tersebut berjalan dengan baik. Kita tidak ingin hal-hal yang negatif mencederai demokrasi di Sumut,” kata Edy Rahmayadi usai rapat evaluasi PSU Pilkada Serentak Tahun 2020 di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Sudirman Nomor 41, Medan, Jumat (16/4).
Selain itu, Edy Rahmayadi juga meminta kepada seluruh masyarakat untuk mengawal jalannya PSU di tiga kabupaten tersebut, bekerja sama dengan KPU, Bawaslu, Polri dan TNI, bila menemukan pelanggaran. Dia juga meminta kepada masyarakat di ketiga daerah tersebut agar dewasa dalam berdemokrasi.
“Masyarakat saya harap lebih dewasa dalam berdemokrasi. Ini memilih kepala daerah yang akan memimpin daerah tersebut beberapa tahun ke depan, masa depan daerah tersebut ada di tangan orang yang kalian pilih,” tegas Edy.
Ketua Bawaslu Sumut Syafrida R Rasahan mengatakan hal lain yang patut diperhatikan pada PSU kali ini adalah politik uang (money politic). Menurutnya, karena PSU diselenggarakan di bulan Ramadan money politic dengan kedok kegiatan sosial bisa dijadikan upaya paslon untuk mendulang suara.
Selain itu, Bawaslu juga memiliki perhatian khusus untuk PSU di kawasan PT Torganda, karena perkebunan ini berada di dua kabupaten yaitu Rokan Hulu, Riau dan Labusel, Sumut. PSU juga dilakukan di area PT Torganda Kabupaten Rokan Hulu karena MK menilai adanya mobilisasi pemilih.
