(9) Dinas Pariwisata Kota Medan karena realisasi belanjanya hanya 34,10 persen. Rendahnya serapan anggaran ini dikarenakan dinas ini belum berinovasi dan bergerak cepat untuk beradaptasi dengan perkembangan situasi saat ini sehingga sampai saat ini Kita Medan masih belum memiliki wisata andalan
(10) Dinas Perhubungan Kota Medan karena belum maksimalnya realisasi kinerja dan pencapaian pendapatan khususnya realisasi dari sektor perparkiran.
(11) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan karena persoalan sampah yang dihadapi Kota Medan selama bertahun-tahun akibat masih kurangnya sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah. Selain itu banyaknya pengaduan warga terkait lampu penerangan jalan umum (LPJU) yang mati kondisinya rusak.
(12) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan karena masih banyak aduan masyarakat terkait banjir dan serapan anggarannya sangat rendah hanya 54,19 persen. Di samping itu masih banyak ditemukan bangunan yang tidak punya IMB.
(13) Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan karena kondisi jalan yang ada di sekitar wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Deliserdang kondisi beberapa ruas jalannya sangat memprihatinkan.
(14) Kecamatan karena persoalan sampah, pungutan liar (Pungli) masih sering terjadi, dan persoalan validasi data.
Rajuddin mengatakan dalam penggunaan belanja pemerintah daerah serta menciptakan sistem pemerintahan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. (AY)
