Saat ini, BeLa pengadaan masih fokus pada Pemerintah Provinsi (Pemprov) sebelum mendorong Pemkab/Pemko mengimplementasikan sistem ini. Sejauh ini, ada tiga provinsi yang sudah memiliki market place untuk pengadaan di hingga Rp50 juta dan Sumut akan menjadi yang kelima.
“Di luar Jawa itu kita yang pertama, di Jateng itu namanya Blangkon, di Jatim Bejo, DKI Jakarta e-Order kita nanti cari nama yang pas. Tetapi, intinya adalah sistem ini harus jalan karena ini sangat baik untuk pencegahan korupsi dan memberikan peluang untuk membangkitkan UKM kita,” tambah Edy Rahmayadi.
Ketua KPK RI Firli Bahuri mengatakan selain sistem yang telah dibentuk, pengawas internal pemerintah merupakan garda terdepan dalam pencegahan korupsi. Karena itu, Firli ingin Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) bekerja dengan maksimal bersama Inspektorat.
“Kita bersyukur sekarang dibantu teknologi untuk mencegah korupsi ditambah dengan lembaga internal, tetapi sumber utama korupsi adalah niat orangnya. Sekuat apapun kita buat sistem bila itikad baik tidak muncul pada individu korupsi tetap sulit dicegah,” kata Firli.
Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan, saat ini transaksi di BeLa Pengadaan secara nasional masih tergolong kecil. Sejak dibentuk akhir 2020 lalu baru ada 790 transaksi dengan total nilainya Rp509.722.867 (hingga 6 Mei 2021). Jumlah ini masih sangat kecil dibanding dengan transaksi pengadaan langsung tahun 2019 yang mencapai 1.503.658 paket yang nilainya sebesar Rp179,5 Triliun.
“Butuh kerja keras kita semua, tahun ini kita akan fokus pada Pemerintah Provinsi, tahun depan kita akan kejar untuk implementasi di Pemerintah Kabupaten dan Kota. Kita akan terus kejar hingga semua Pemkab/Pemko dan Pemprov sudah menggunakan sistem ini,” kata Pahala. (AL)
