Namun, dalam hal retribusi sampah dinas ini terkesan asal-asalan sehingga banyak warga yang mengeluh beda tarif yang dikenakan di satu lingkungan dengan lingkungan lainnya. Belum lagi petugas kebersihan yang mengangkut sampah dari rumah-rumah warga tidak datang sesuai jadwal sehingga banyak sampah warga menumpuk dirumahnya belum lagi aroma dari sampah yang terlalu lama diangkat mengganggu kenyamanan warga.
"Fraksi meminta kepada kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan untuk menambah jumlah personil pengangkut sampah dan juga sistem pembayaran retribusi sampah dibuat dengan sistem digital jadi masyarakat bisa membayar retribusi sampah dengan aplikasi yang dibuat oleh pihak dinas kebersihan dan pertamanan, " ungkap Syaiful.
Dalam kesempatan ini, FPKS jugak mengapresiasi realisasi pendapatan dari pos pemberian Izin Mendirikan Bangunan sebesar 35,18 milyar yang melebihi dari target yang dianggarkan sebesar 30 milyar.
"Namun kami meminta kepada Pemko Medan untuk tidak mempersulit masyarakat dalam melakukan pengurusan IMN. Selain itu, beberapa persoalan tentang IMB diantaranya adalah lemahnya pengawasan dari kelurahan dan kecamatan sehingga banyak bangunan berdiri tidak sesuai dengan izinnya baik dari sisi jumlah maupun bentuk dan tidak ada tindakan yang tegas dari dinas terkait terhadap pelanggaran-pelanggaran ini, " jelas Syaiful.
Kemudian, kata Syaiful masih juga terjadi pengurusan IMB dilakukan setelah bangunan berdiri sehingga bukan bangunan menyesuaikan dengan IMB tapi IMB lah yang harus menyesuaikan dengan bangunan.
"Faktor – faktor ini harus bisa diatasi dengan baik oleh Pemko Medan, pencapaian pendapatan dari pos izin mendirikan suatu bangunan sebesar 35,18 milyar rupiah akan meningkat pada tahun – tahun yang akan datang, " pungkasnya. (AY)
