Petugas pun meminta pengunjung segera pulang setelah menghabiskan makanan maupun minumannya. Sesudah pengunjung bubar, personil dari BPPRD Medan pun beraksi melakukan pengecekan. Ternyata pemilik warkop tersebut sama sekali tidak membayar Pajak Restoran. Petugas pun meminta pemilik menandatangani Berita Acara Pendataan Pajak Jenis Restoran dan secepatnya mengurus kewajiban pajaknya ke kantor BPPRD Medan.
“Jika tidak segera diurus, maka usaha ini akan kita segel,” ucap salah seorang personil dari BPPRD.
Kenyataan yang sama juga terjadi di warkop-warkop lain yang berada di kawasan tersebut. Menurut keterangan petugas, dari 30-an warkop yang berada di kawasan tersebut, hanya dua yang sudah memenuhi kewajiban membayar Pajak Restoran.
“Semua yang belum mengurus kewajiban pajak akan kita proses. Ini dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah,” tandas salah seorang petugas.
Dalam Perda Kota Medan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran, Bab I, Pasal 1, Ayat (9), disebutkan bahwa setiap pelayanan yang disediakan di restoran dipungut pajak dengan nama Pajak Restoran. Selanjutnya pada Bab II, Pasal 2 Ayat (1) dijelaskan bahwa restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya, termasuk jasa boga/katering. (AY)
