MEDAN - realitasonline.id | Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI daerah pemilihan Sumatera Utara (Sumut) Haji Muhammad Nuh, MSP berharap kepada pemerintah agar bertanggung jawab penuh dalam penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat terkait Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) terutama terkait dampak ikutannya yang menyusahkan masyarakat.
Hal itu diutarakan Muhammad Nuh saat melakukan pertemuan silaturahmi dengan jajaran pengurus Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Sumatera Utara (PWI Sumut) di aula Gedung PWI Sumut Parada Harahap Jalan Adinegoro No.4 Medan, Jumat (23/7/2021).
Ketua PWI Sumut H. Hermansjah, SE dalam kesempatan itu menyampaikan terima kasih atas kunjungan silaturahmi Anggota DPD RI. H.M.Nuh, MSp. Kunjungan ini diharapkan dapat berkelanjutan dalam rangka meningkatkan sinergi membangun negeri bersama-sama ke depan.
"Mudah-mudahan apa yang disampaikan Anggota DPD RI ini dapat menjadi pengetahuan bagi kita semua," tambah Hermansjah pada acara yang juga dihadiri sejumlah unsur pengurus di antaranya Penasehat HA. Ronny Simon, Wakil Ketua Bidang Organisasi Drs. Khairul Muslim, Wakil Ketua Bidang Pendidikan Rizal R Surya SH, Wakil Ketua Bidang Pembelaan Wartawan Wilfried B Sinaga SH, Wakil Ketua Bidang Program dan Kerjasama Drs. H. Agus Syafaruddin Lubis, Sekretaris Edward Thahir, Bendahara Zul Anwar Marbun, Wakil Sekretaris I Rifki Warisan, Wakil Sekretaris II Jalaluddin, Wakil Bendahara Hartati Rangkuti, Pengurus Seksi Julia Nuraini Tarigan dan Eli Marlina.
Antisipasi Dampaknya
Lebih lanjut dijelaskan M. Nuh, ketika pemerintah menerapkan PPKM Darurat semestinya sudah mengantisipasi dampak ikutannya dengan menggelontorkan bantuan sosial yang mengiringi bukan malah melarang masyarakat mencari nafkah. Karena itu, M. Nuh berharap agar pemerintah mengevaluasi PPKM Darurat secara komprehensif dan optimal.
Menyinggung tentang peranan pers, M.Nuh mengapresiasi keberadaan pers yang dinilainya sangat tanggap terhadap situasi perkembangan bangsa dewasa ini. Sebagai anggota DPD RI kami hanya mendorong adanya perbaikan dan pencerahan bangsa. Dorongan ini juga muncul seiring dengan terbangunnya opini publik dari masyarakat terkait kebijakan yang akan dijalankan pemerintah seperti Omnibus Law dan lainnya.
