MEDAN - realitasonline.id | DPRD Medan minta aparat Pemko di tingkat kelurahan hingga lingkungan tanggap terhadap aspirasi warga yang tidak kebagian bantuan beras.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Medan Robi Barus SE MAP ini minta kepala lingkungan (Kepling) dan Lurah Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia harus respon terkait aspirasi warga soal tidak mendapat bantuan beras terdampak PPKM. Aparat Pemko Medan diharapkan mampu menciptakan suasana kondusif dan meredam segala masalah di tengah warga Medan.
Robi Barus yang juga anggota Komisi I kepada wartawan, Senin (2/8/2021), ketika dimintai tanggapannya terkait aksi unjuk rasa di kantor Lurah Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia, Senin pagi pada 2 Agustus 2021, mengatakan lurah dan Kepling harus peka, sahuti keluhan dan aspirasi warga. Bila ada tuntutan warga harus disahuti dan diberi penjelasan agar warga tenang dan dapat memahami kondisi.
Kata Robi, soal tudingan warga adanya bantuan dari pemerimtah ke masyarakat terdampak PPKM yang penyalurannya pilih kasih. Menurut Robi kiranya lurah dan Kepling harus transparan dan memberi penjelasan sehingga warga tidak harus demo.
Sementara itu Lurah Sari Rejo, Nur Ainun menghubungi wartawan Senin siang (2/8/2021) sekaligus mengklarifikasi adanya aksi unjuk rasa ke kantornya. Disampaikan Nur Ainun, benar ada puluhan warga lingkungan II Kelurahan Sari Rejo melakukan delegasi ke kantornya terkait bansos terdampak PPKM.
"Bagi warga yang menuntut mendapat bantuan sudah kami data dan bila dimungkinkan tahap kedua akan diajukan ke Dinsos. Warga yang datang sudah kami minta foto copy KK nya untuk verifikasi dan bila memenuhi ketentuan akan kami ajukan ke Dinas Sosial," terang Nur Ainun.
Terkait penutupan kantor Lurah menggunakan jerjak besi saat ada warga yang delegasi menurut Nur Ainun, memamg sengaja ditutup karena banyak warga Sari Rejo yang terpapar. "Jadi warga yang melakukan urusan kami terima melalui pintu samping," sebut Nur Ainus.
