"Dengan adanya hasil, jadi rakyat yang akan menjaga hutan itu. Kemudian nanti juga saya akan buat acara untuk menginap dan tinggal di hutan, biar kita merasakan dan manfaat dari hutan itu," katanya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Kehutanan Sumut Herianto menjelaskan bahwa Pokja PPS dan DKD ini adalah kumpulan dari aktivis dan penggiat kehutanan yang ada di Sumut, yang bertugas melakukan pendampingan dam bersinergi dengan OPD dalam peningkatan kesejateraan masyarakat dengan pemberian pengelolaan hutan.
Sementara Ketua DKD Sumut Panut Hadisiswoyo kesempatan itu mengatakan, permasalahan hutan di Sumut disebabkan masalah perubahan kawasan hutan untuk pemukiman dan pertanian yang dibuka sangat luas. "Kemudian muncul persoalan politik karena kondisi tersebut," katanya.
Panut menyarankan dalam mengatasi permasalahan ini, Pemprov Sumut perlu segera membuat regulasi dan ketentuan hukum (Perda) yang sebelumnya harus dikomunikasikan pada Kementerian Kehutanan yang saat ini mengelola penuh kawasan hutan di Indonesia. (AL)
