MEDAN - realitasonline.id | DPRD Medan mengungkapkan persoalan yang terjadi di masyarakat yang ditengarai sebagai efek dari pandemi Covid-19. Banyak di antara warga kota ini mengaku tidak sanggup lagi membayar BPJS Kesehatan secara mandiri, kemudian banyak warga tidak lagi memiliki fasilitas BPJS Kesehatan akibat di PHK oleh perusahaan tempat mereka bekerja.
"Permasalahan ini kami temukan dalam reses dan sosialisasi peraturan daerah (Perda) di beberapa kawasan di Dapil I Kota Medan yang meliputi Medan Barat, Helvetia, Petisan dan Medan Baru, warga menyampaikan sudah tidak mampu membayar iuran BPJS secara mandiri karena masalah perekonomian," jelas Rudiawan Sitorus SFill MPem, Senin (25/10/2021).
Disampaikan anggota Komisi III DPRD Medan ini selain permasalahan tidak sanggup lagi membayar iuran BPJS Mandiri, warga juga banyak yang tidak lagi terdaftar kepesertaan di BPJS Kesehatan karena sudah kehilangan pekerjaan.
"Kemudian ada lagi warga yang menyampaikan tidak lagi memiliki fasilitas BPJS Kesehatan karena sudah tidak lagi bekerja, sebelumnya mereka mendapat fasilitas BPJS sekeluarga dari perusahaan," ungkapnya.
Disampaikan Politisi PKS Kota Medan ini banyak warga harus menguras uang hingga ratusan ribu setiap bulannya untuk membayar BPJS. "Ada satu keluarga harus membayar lima orang, paling sedikit tiga orang. Karena kehilangan pendapatan dan pekerjaan mereka terpaksa tidak lagi membayar BPJS Kesehatan," ungkapnya.
Dari informasi yang disampaikan warga, sejak dua tahun mereka sudah ada yang tidak membayar BPJS. "Mereka ada yang sudah tidak membayar BPJS sejak setahun lalu, ada yang baru beberapa bulan dan bahkan ada yang sudah dua tahun tidak lagi membayar BPJS Kesehatan," ungkapnya.
Pendataan Harus Jelas
