Dikatakan Ma’ruf, dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, kepala daerah perlu fokus dan upaya yang mendalam. Salah satunya dengan pemberdayaan. “Karena itu tidak cukup dengan Bansos, tetapi bagaimana pengentasan dilakukan melalui pemberdayaan,” ujar Ma’ruf.
Ma’ruf juga mengatakan bahwa reformasi birokrasi perlu ditingkatkan oleh pemerintah daerah. Sebab hal itu berkaitan dengan pelayanan publik. Kepercayaan investor pun bergantung pada pelayanan publik.
Pada kesempatan tersebut, Ma’ruf mengapresiasi Pemprov Sumut lantaran telah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak tujuh kali berturut turut oleh BPK RI. “Saya harap capian ini harus diiringi dengan tata pemerintahan yang profesional, efisien, bersih dan juga bebas korupsi,” kata Ma’ruf.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga mengapresiasi Pemprov Sumut, karena realisasi pendapatan APBD Sumut sudah mencapai 79,35%. “Sumut termasuk yang realisasinya mencapai target yang baik,” ungkap Tito.
Sementara realisasi belanja Sumut mencapai 63,28%. Menurut Tito, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh belanja pemerintah daerah. “APBD agar jadi perhatian karena realisasi belanja pemerintah adalah tulang punggung utama,” ujar Tito.
Usai rapat, Wapres didampingi Gubernur meninjau stand UMKM yang berada di teras aula. Wapres tampak kagum dengan produk UMKM yang dipamerkan.
Turut hadir pada kesempatan tersebut Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah, Forkopimda Sumut, serta Bupati dan Walikota se-Sumut. (AL)
