Untuk itu, Gubernur berharap, keberadaan PKK menjadi pendukung utama setiap kebijakan dan program Pemprov. Sehingga mulai dari perencanaan program, penganggaran hingga pelaksanaannya bisa terkoordinasi dengan baik,” pungkasnya.
Sementar Ketua TP-PKK Sumut Nawal Lubis menyebutkan, beberapa program yang menjadi andalan bagi organisasi ini di antaranya Rentang Kendali melalui pembinaan kepada PKK kabupaten/kota, Program Sumut Satu Data yang menitikberatkan data dari pemerintah daerah, pembinaan virtual melalui Mari Kita Obrol Bareng (Markobar) PKK, pelatihan PKK serta rapat-rapat konsolidasi dan koordinasi bagi kabupaten/kota dan beberapa lomba terkait.
“Keseluruhan program unggulan tersebut sangat membutuhkan berbagai fasilitas dan anggaran dari OPD terkait masing-masing Pokja (kelompok kerja) yang telah terakumulasi datanya sesuai aspek dan bidang terkait secara lengkap,” jelasnya.
Adapun pokja dimaksud, lanjut Nawal, yakni Pokja I bidang penghayatan pengamalan Pancasila dan gotong-royong, Pokja II yakni bidang pendidikan dan kehidupan berkoperasi serta Pokja III bidang kesehatan, lingkungan dan perencanaan sehat. Ketiganya diharapkan bisa bersinergi dengan program Pemprov Sumut, khususnya di tahun anggaran 2022. (AY)
