“Ini yang kami sayangkan, sebab saat pembahasan terakhir tahun lalu, persoalan pembebasan lahan tidak ada dibicarakan, hanya soal desain fly over. Ditambah lagi Pak Menteri sudah mengatakan fly over dibangun tahun ini dihadapan Pak Dirjen,” ungkapnya kecewa.
Selain fly over, Bobby Nasution dalam rapat itu juga ingin mengetahui seperti apa perbaikan jalan-jalan nasional yang ada di Kota Medan. “Apabila tidak jelas perbaikannya, kami sudah minta melalui Kadis PU Kota Medan untuk diberikan pelimpahan wewenang kepada kami untuk bisa atau merawat beberapa ruas jalan nasional. Jangan nanti kondisinya sudah rusak kali, baru dilimpahkan kepada kami. Tentunya anggaran untuk memperbaikinya akan lebih besar lagi,” paparnya.
Di samping jalan, Bobby Nasution juga berharap adanya pelimpahan wewenang terhadap pembenahan beberapa alur sungai. Salah satunya sebutnya, perbaikan dinding Sungai Denai di Jalan Seksama Gg Raja Aceh yang telah dikerjakan BWS Sumatera II. Tak lama setelah diperbaiki rusak, tapi masih bisa dilalui warga. Tapi pasca banjir, ungkapnya, dinding sungai hancur dan warga tak dapat lagi melintas.
Oleh karenanya, tegas Bobby Nasution, harus diberikan pelimpahan wewenang sehingga Pemko Medan dapat membantunya. Dengan terputusnya Jalan Seksama Gg Raja Aceh itu, Pemko Medan yang disalahkan masyarakat, bukan BWS Sumatera II. (AY)
