MEDAN - realitasonline.id | Politik anggaran pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus berkeadilan. Yaitu mampu memberikan porsi yang adil bagi semua pihak, dan yang lebih penting lagi berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
Demikian salah satu poin penting yang mengemuka dalam dialog refleksi akhir tahun Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Sumut di Sekretariat KAHMI, Komplek Tasbih Blok 00 No 3 Medan, Jumat (30/12/2012).
Dialog yang dipandu Agus Salim Ujung ini menampilkan narasumber politisi senior H Fadly Nurzal SAg, Dekan Fisip USU Dr Hatta Ridho SSos MSP dan anggota DPD-RI, H Faisal Amri SAg MAg.
Pada dialog bertema "Ekonomi Politik 2022, Menyongsong Tahun Politik 2024", Fadly Nurzal mengemukakan, semua kebijakan pemerintahan Jokowi, termasuk pembangunan infrastruktur, memiliki dampak ekonomi.
"Namun, yang perlu kita cermati, apakah dampak ekonomi pembangunan tersebut, turut dirasakan rakyat, manfaatnya atau tidak," kata mantan anggota Fraksi PPP DPR-RI ini.
Dari segi stabilitas politik, sebut mantan Ketua DPW PPP Sumut ini, selama penerintahannya, Presiden Joko Widodo memang berhasil mewujudkan ketenteraman politik.
"Tetapi, di sisi lain, dari segi ekonomi, belum telihat kemajuan signifikan, khususnya dalam hal peningkatan kesejahteraan rakyat," tegas Fadly.
Hal senada dikemukakan Faisal Amri. Sebagai anggota Komite IV DPD-RI, dia menilai, masih sering ditemukan berbagai kendala yang dihadapi masyarakat dalam mendapatkan akses ekonomi.
