MEDAN - realitasonline.id | Ketua DPRD Sumatera Utara, Baskami Ginting minta Perwakilan Kantor Direktorat Wilayah Dirjen Pajak Sumut I, terus melakukan effort guna mengebalikan Kepercayaan Publik dan Transparan gunakan dana pajak, agar masyarakat disiplin melaksanakan kewajibannya membayar pajak dan memiliki kesadaran menyampaikan laporan SPT tahunan PPh (Pajak Penghasilan).
Hal ini diungkapkan Baskami Ginting saat menerima audiensi perwakilan Dirjen Pajak Sumut I Bismar Fahlerie, Azhari, Dwisti Sembiring dan Muhammad Fahriza, Rabu (15/3/203) di ruang kerjanya Gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan.
Baskami mengatakan, pihaknya baru saja menyelesaikan laporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) secara online melalui e-filing. "Sebagai Wakil Rakyat tak hentinya, saya terus mengajak masyarakat agar tak lupa melaporkan SPT tahunannya. Namun saya juga ingatkan Dirjen Pajak untuk terus bekerja keras, profesional dan berintegritas untuk meraih Kepercayaan Publik kembali," katanya.
Baskami mengungkapkan, pihaknya menunggu Dirjen Pajak di bawa komando Kementerian Keuangan, dalam memberikan sanksi maupun hukuman bagi, oknum yang mencemarkan nama baik institusi tersebut. "Kami di daerah ini menunggu dan menyaksikan. Wait and see istilahnya. Penegakan disiplin itu perlu, karena bagaimanapun Kepercayaan Publik itu harus dijaga," jelasnya.
Menurut Politisi PDI Perjuangan itu, para wajib pajak harus diberi keyakinan, terkait tranparansi dalam penyampaian informasi mengenai penggunaan dana pajak kepada masyarakat. "Dalam upaya pembangunan kita lakukan terus menerus ini, transparansi dalam hal implementasi pajak itu perlu, sehingga masyarakat tidak ada keraguan melaksanakan kewajibannya," katanya.
Dalam pertemuan itu, Baskami menghimbau para wajib pajak senantiasa membayar pajak dan melaporkannya tepat waktu, sebagai komitmen dalam membangun tanah air. "Setiap warga negara harus ikut berpartisipasi, dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional, satu diantaranya melalui pembayaran pajak ini," ucapnya.
Baskami juga meminta agar masyarakat melakukan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). "Bila NPWP kita telah terintegrasi dalam NIK, memudahkan kita mengakses layanan perpajakan yang dibutuhkan, juga membantu Dirjen Pajak memperbaiki sistem informasi perpajakan kita," tambahnya. (MIS)
