Realitasonline.id| MEDAN - Pemerintah kota diminta DPRD Medan lebih serius membuat kebijakan pro rakyat.
Pemko Medan harus benar-benar bisa merasakan beban masyarakat di tengah kondisi saat ini.
Hal itu disampaikan juru bicara Fraksi Demokrat Dodi Robert Simangunsong saat rapat paripurna pengesahan PAPBD 2024, Selasa 3/9/2024 lalu.
Baca Juga: PLN Tanggung Pasokan Listrik PON XXI di Lubuk Pakam
Menurut Dodi, Jumat 6/9/2024, pendapatan daerah sudah melalui kajian mendalam.
Harapannya, Pemko Medan juga harus realistis dalam perolehan penerimaan pendapatan dengan kondisi ekonomi masyarakat Kota Medan saat ini, sebutnya.
Pemko Medan, kata Dodi, harus memperhatikan dan serius menyikapi persoalan pengangguran terbuka, minimnya lapangan pekerjaan dan lesunya perekonomian.
“Kebijakan pemerintah yang dikeluarkan di PAPBD 2024 ini janganlah membebankan masyarakat dengan banyaknya pajak dan retribusi yang harus dibayarkan,” harap Dodi.
Baca Juga: Warga Berhamburan Keluar Rumah Sulap Maling Motor ini Hingga Babak Belur, 1 Berhasil Kabur
Dari sisi belanja daerah, sambung Dodi, FPD berharap Pemko Medan fokus dengan belanja yang sudah diprogramkan, terutama belanja yang dapat menggerakkan perekonomian masyarakat serta mensegerakan belanja untuk publik.
"Belanja daerah yang cukup besar tersebut, benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat Kota Medan khususnya masyarakat berpenghasilan rendah,” pnta Dodi lagi.
Selain itu, tambah Dodi, FPD meminta Pemko Medan dapat fokus menyelesaikan seluruh program khsususnya pekerjaan fisik yang sedang dan akan dikerjakan di waktu tersisa beberapa bulan lagi.
Baca Juga: Pemanfaatan CSR Bank Sumut Maksimalkan Kebutuhan Kota Pematangsiantar
“Yang paling utama adalah meningkatkan pelayaan publik kepada masyarakat, khususnya di bidang kesehatan, infrastruktur jalan dan drainase, pelayanan publik serta Koperasi dan UMKM," kata Dodi.
"Mudah-mudahan, apa yang sudah kita sepakati bersama ini dapat di laksanakan sebaik-baiknya oleh Pemkot Medan sampai akhir Desember 2024,” harapnya lagi. (AY)