Namun mengapa kesejahteraannya tidak se strategis Tupoksinya. Jauh dari kesetaraan dengan Kepala Desa.
Maka wajarlah melalui PABPDSI menyuarakan jeritan hati nurani para anggota BPD. Dengan demikian inilah momen dimana BPD Deli Serdang turun mengetuk pintu hati pihak berwenang untuk menerima aspirasi para tokoh di pedesaan.
Buhairi Muslim menyebut walaupun sejatinya aksi ini buntut dari ditolaknya dokumen KUA PPAS P-APBD tahun 2025 Pemkab Deli Serdang.
Namun demikian, tidak serta merta tersulut hanya dari kejadian tersebut. Murni inisiatif dari dalam diri anggota BPD sendiri yang telah lama memendam rasa ingin perbaikan dibidang kesejahteraan. Ibarat pepatah "merengkuh dayung, dua tiga pulau terlampaui".
Ditolaknya usulan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang terkait KUAPPAS P-APBD tahun 2025 oleh DPRD akhirnya menimbulkan pertanyaan masyarakat, ada permasalahan apa yang terjadi sebenarnya ?
Sementara anggota dewan terhormat sendiri merasa bingung terhadap sang ketua yang mengembalikan dokumen penting tersebut.
Terungkapnya kata-kata "jangan ada dusta diantara kita" oleh salah satu wakil rakyat Adami Sulaeman dari Fraksi PPP, menunjukkan kalau adanya kekisruhan di tubuh dewan tersebut, yang sebenarnya tak boleh terjadi.
Baca Juga: Resmi, Gubsu Bobby Nasution Serahkan Aset Rumah Dinas Bupati Kepada Pemkab Samosir
Di sisi lain, sejauh ini pihak Pemkab Deli Serdang sendiri belum menyampaikan pernyataan resminya yang menyatakan kalau mereka menerima pengembalian dokumen usulan P.APBD tahun 2025 yang sempat ditolak dari pimpinan dewan, dan apa tanggapan selanjutnya.
Terlepas dari itu semua, secara tegas pimpinan PABPDSI meminta pihak berwenang mengakomodir tuntutannya agar pembangunan di pedesaan tidak terganggu.
Saat tengah hari, aksi berakhir tertib. Para anggota BPD berangsur kembali ke daerah masing-masing. Walaupun, muncul pertanyaan dibenak para anggotanya, apakah tuntutannya goal ?
Keputasannya tergantung pimpinan dewan dan respon positif Bupati. Tujuh pernyataan sikap PABPDSI yang diserahkan ke dewan dan Pemkab Deli Serdang telah diterima langsung oleh anggota DPRD Adami Sulaeman,dan Sekda Timur Tumanggor.
Sinyal yang ditangkap penulis, ada bagian tuntutan BPD yang masih harus dikawal betul, pasalnya, Adami Sulaeman selaku anggota DPRD belum 100 persen menerima seluruh aspirasi PABPDSI.
Pertama, tuntutan perbaikan kesejahteraan BPD yang diajukan, masih diarahkannya untuk disampaikan saja ke Banggar, artinya terhadap item ini, dia ogah menerimanya.
Kedua, tuntutan ke Pemkab Kabupaten Deli Serdang, dokumen sikap PABPDSI tak diterima langsung oleh Bupati, melainkan hanya diterima oleh Sekda.