medan

GAMKI Demo Sampaikan 10 Tuntutan Reformasi, Wakil Ketua DPRD Medan Rajuddin Sagala Sambil Lesehan Ajak Dialog

Kamis, 4 September 2025 | 16:30 WIB
Wakil Ketua DPRD Medan saat berdalog dengan massa aksi demo GMKI sambil duduk lesehan. (Realitasonline.id/Dok)

 

Realitasonline.id - Medan | GAMKI unjuk rasa di depan Gedung DPRD Medan, Selasa 2/9/2025 pukul 15.00 WIB. Mereka menyampaikan 10 tuntutan reformasi.

Kedatangan mereka diterima Wakil Ketua DPRD Medan Rajuddin Sagala.

Aksi demo GMKI mengusung tema Berubahlah! Temukanlah Kasih Allah dalam Peziarahan, "Berjumpalah dalam Kasih Persahabatan dan Bertransformasi bersama Seluruh Ciptaan!"

Dengan semangat Oikumenisme dan Nasionalisme GMKI hadir sebagai Gereja yang tersamar dan jiwa patriotisme yang berdiri bersama-sama dengan warga masyarakat dan orang yang termarjinalkan.

Baca Juga: Luncurkan Program CKG, Rico Waas sampaikan 5 Pesan Kesehatan untuk Siswa Madrasah dan Ponpes se-Kota Medan

Disampaikannya, sejalan dengan visinya yaitu "Mewujudkan Perdamaian, Kesejahteraan, Kebenaran, Keutuhan Ciptaan, dan Demokrasi di Indonesia berdasarkan Kasih", GMKI secara konsisten melakukan aksi-aksi sosial dan refleksi sebagai bentuk respon untuk menjawab tantangan zaman yang terus berubah.

Kondisi perubahan sosial yang terjadi begitu cepat menjadi determinan penting bagi GMKI dalam menyesuaikan aksi-aksi sosial kemasyarakatan serta orientasi gerakannya.

Sampai tahun 2025, persoalan sosial kemasyarakatan menunjukkan kecenderungan yang mengkhawatirkan.

Baca Juga: Fraksi PKS DPRD Sumut Dukung SE Mendagri Terkait Batasan Kenaikan PBB Maksimal

Lembaga-lembaga negara baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif masih belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan rakyat.

Berbagai kebijakan dan keputusan yang diambil oleh para pemegang kekuasaan kerap kali mengabaikan suara dan nasib masyarakat luas, terutama mereka yang berada di lapisan paling bawah.

Demokrasi di Indonesia hari ini banyak dipertanyakan substansinya. Pemilu yang semestinya menjadi perayaan kedaulatan rakyat berubah menjadi panggung transaksional yang dikuasai modal besar.

Baca Juga: Kodam I/BB Tegaskan: Provokasi Demo DPRD Sumut Bukan dari TNI

DPR sebagai lembaga representasi rakyat kerap meloloskan kebijakan yang berpihak pada pemodal ketimbang masyarakat, yang jelas-jelas melemahkan perlindungan terhadap buruh, petani, dan lingkungan hidup.

Halaman:

Tags

Terkini

Kota Medan Kirim 5 Armada Damkar ke Aceh Tamiang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 15:43 WIB

UMP Sumut 2026 Naik 7,9 Persen Kini jadi Rp3.228.971

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:07 WIB