GAMKI Demo Sampaikan 10 Tuntutan Reformasi, Wakil Ketua DPRD Medan Rajuddin Sagala Sambil Lesehan Ajak Dialog

photo author
- Kamis, 4 September 2025 | 16:30 WIB
 Wakil Ketua DPRD Medan saat berdalog dengan massa aksi demo GMKI sambil duduk lesehan. (Realitasonline.id/Dok)
Wakil Ketua DPRD Medan saat berdalog dengan massa aksi demo GMKI sambil duduk lesehan. (Realitasonline.id/Dok)

BPC GMKI Medan memandang bahwa hari ini demokrasi hanya seperti prosedural tanpa keadilan sosial, demokrasi hari ini pincang. Demokrasi seharusnya menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat banyak, bukan sekadar melegitimasi kekuasaan elit politik. Bangsa ini sedang berada di persimpangan jalan.

Demokrasi yang dulu diperjuangkan dengan darah dan air mata, kini semakin jauh dari harapan rakyat. Suara rakyat terpinggirkan, aspirasi rakyat diabaikan, sementara kebijakan negara semakin dikendalikan oleh oligarki.

Baca Juga: Sejumlah Perda Sudah Disahkan Terkesan 'Mandul', FPKS DPRD Sumut Minta Pemprovsu Keluarkan Pergubnya  

Sementara, Dewan Perwakilan Rakyat, yang seharusnya menjadi corong kepentingan rakyat, justru berulang kali meloloskan kebijakan Rakyat mencederai keadilan sosial.

Di sisi lain, aparat negara yang seharusnya melindungi rakyat, berubah menjadi alat repte. Demonstrasi yang semestinya dijamin oleh konstitusi, berkali-kali dibubarkan dengan kekerasan. Mahasiswa, aktivis, buruh, dan petani yang menyuarakan keadilan justru dikriminalisasi. Sementara itu, koruptor, matia tanah, mafia tambang, dan pejabat yang mencuri uang rakyat bisa hidup nyaman dengan perlindungan hukum.

Ketika Para Elite pemerintahan menari riang gembira di atas kesengsaraan rakyat. Wajah bobrok demokrasi pun terlihat begitu jelas di Kota Medan.

Baca Juga: Sekdaprov Togap Simangunsong Minta BPBD Sumut Selalu Sigap Hadapi Bencana: Belajar Cepat Kendalikan Situasi

Empat anggota DPRD Medan diduga melakukan pemerasan, menunjukkan betapa lembaga perwakilan di tingkat lokal pun tak luput dari praktik busuk.

Kasus femisida yang belum tuntas juga menandakan lemahnya negara dalam melindungi perempuan. Pendidikan dan kesehatan dikomersialisasi, sementara banjir, kemiskinan urban, dan kerusakan lingkungan tetap dibiarkan.

Sebagai wujud komitmen pelayanan dan perlawanan, GMKI Cabang Medan akan terus hadir dałam barisan rakyat melawan kebijakan yang tidak adil, menolak kriminalisasi terhadap mahasiswa, aktivis, dan rakyat yang menyuarakan kebenaran, menyerukan agar pemerintah pusat maupun daerah berhenti menutup mata atas penderitaan rakyat, serta mengajak seluruh elemen gerakan mahasiswa, buruh, petani, dan masyarakat sipil memperkuat solidaritas lintas sektor dalam melawan penindasan.

Baca Juga: Pemprov Sumut Terima Penyerahan Operasional Jalan Pendukung Stadion Utama dari BBPJN

Sebagai CGMKI Cabang Medan, kami tidak bisa diam. Diam berarti berkhianat terhadap iman, terhadap rakyat, dan terhadap masa depan bangsa.

Karena itu, kami berdiri tegak dengan semangat oikumenisme dan nasionalisme, mengemban Trimatra GMKI: Gereja, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat. Kami percaya bahwa perjuangan melawan ketidakadilan adalah bagian dari panggilan iman.

Perlawanan terhadap ketidakadilan adalah bagian dari iman yang hidup.

GMKI tidak boleh berdiri di menara gading, melainkan harus turun dan berjalan bersama rakyat. Sebab hanya dengan demikian, visi "Perdamaian, Kesejahteraan, Kebenaran, Keutuhan Ciptaan. dan Demokrasi berdasarkan Kasih benar-benar menjadi nyata.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Ayu Kesuma Ningtyas

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

Kota Medan Kirim 5 Armada Damkar ke Aceh Tamiang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 15:43 WIB

UMP Sumut 2026 Naik 7,9 Persen Kini jadi Rp3.228.971

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:07 WIB
X