Realitasonline.id - Medan | Anggota DPRD Sumut dari FPKS Ahmad Darwis, mendesak pemerintah daerah untuk mempercepat langkah pemulihan pascabanjir melanda sejumlah wilayah di Sumut, dalam beberapa pekan terakhir.
" Penanganan yang berjalan saat ini masih bersifat darurat dan belum menyentuh akar persoalan. Banjir akan terus berulang jika kondisi hulu sungai tidak dibenahi.Warga terus menjadi korban. Pemulihan harus cepat, tetapi mitigasi jangka panjang jauh lebih penting.," ujar Ahmad Darwis, Sabtu (29/11/2025) di Medan.
Menurut Darwis, banjir berulang di Sumut bukan hanya dipicu intensitas hujan tinggi, tetapi juga akibat kerusakan daerah aliran sungai (DAS), penyempitan badan sungai, hingga pelanggaran tata ruang yang berlangsung bertahun-tahun tanpa pengawasan memadai.
Baca Juga: 85.591 Warga Mengungsi di 305 Lokasi Akibat Bencana Banjir di Medan
Tiga hal yang harus segera dilakukan pemerintah, Normalisasi sungai dan pembersihan sedimentasi di kawasan rawan banjir. Penertiban bangunan di sempadan sungai dan evaluasi izin yang berpotensi mengganggu aliran air. Reboisasi dan perlindungan kawasan hulu, terutama di daerah yang mengalami alih fungsi lahan secara masif.
Darwis mengatakan koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan BPBD masih belum optimal. Banyak laporan warga terkait kerusakan infrastruktur, rumah, dan lahan pertanian yang belum diverifikasi secara cepat.
Darwis juga meminta masyarakat untuk ikut berperan melalui menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah ke sungai, dan aktif melaporkan potensi bahaya di wilayah masing-masing.
Baca Juga: TNI Mulai Bersihkan Sisa Banjir di Gereja Medan Petisah
“Pemulihan pascabanjir warga membutuhkan logistik dari pemerintah. Pemerintah perlu memberi kebijakan yang berani, terukur, dan berpihak pada keselamatan warga,” tegasnya.
Dengan banjir yang terjadi hampir setiap tahun, pemerintah harus menjadikan mitigasi sebagai prioritas utama agar Sumatera Utara tidak terjebak dalam siklus bencana yang sama.(mis)