Realitasonline.id - MEDAN | Pemprov Sumut menyusun Rancangan Awal Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) tahun 2026–2030.
Langkah strategis ini ditandai dengan pembukaan konsultasi publik yang digelar di Hotel Adimulia Medan, Senin (6/4/2026).
Baca Juga: Pemko Binjai Tertipkan PKL Sekitar RS Kesrem
Kegiatan ini juga menjadi momentum penting dengan peluncuran Business Registration System (BRS) SDGs, sistem pendaftaran bisnis berbasis digital yang diklaim pertama di Indonesia dalam mengintegrasikan peran dunia usaha ke dalam target pembangunan berkelanjutan.
Sistem tersebut secara resmi diluncurkan oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut, Sulaiman Harahap.
Dalam sambutannya, Sulaiman menegaskan bahwa RAD SDGs 2026–2030 bukan sekadar dokumen administratif.
Penyusunannya mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 dengan dukungan tenaga ahli yang kompeten.
Baca Juga: Bobby Nasution Tekankan Pembinaan dan Integritas Atlet, Targetkan Sumut Konsisten di Papan Atas PON
"Dokumen ini disusun secara komprehensif berbasis data valid dan pendekatan evidence-based policy. Kami ingin memastikan pembangunan di Sumut bersifat inklusif, berkeadilan, dan adaptif terhadap dinamika sosial ekonomi dengan prinsip No One Left Behind," ujar Sulaiman.
Ia juga mendorong penerapan inisiatif Build Forward Better, yakni pendekatan untuk membangun Sumut menjadi lebih tangguh, aman, dan berkelanjutan, terutama dalam mitigasi risiko bencana serta penguatan ketahanan infrastruktur.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sumut, Dikky Anugerah memaparkan sejumlah target indikator makro dalam RAD SDGs 2026–2030. Di antaranya, pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 7,6 persen, pendapatan per kapita Rp115,3 juta, tingkat kemiskinan ditekan ke kisaran 2,82–3,82 persen, serta tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,75 persen.
Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan terus meningkat. "SDGs bukan lagi agenda tambahan, melainkan kerangka utama perencanaan daerah yang selaras dengan RPJPD dan RPJMD," tegas Dikky.
Ia menjelaskan, peluncuran BRS merupakan hasil kolaborasi antara Pemprov Sumut, SDGs Center Universitas Sumatera Utara (USU), dan Japan International Cooperation Agency (JICA). Sistem ini bertujuan mentransformasi kemitraan sektor swasta agar lebih terstruktur dan terukur.