Hingga saat ini, sebanyak 199 pelaku usaha telah terdaftar dalam sistem BRS, dengan target mencapai 500 UMKM pada tahun 2026.
Jepang dipilih sebagai rujukan karena keberhasilannya mengintegrasikan praktik pembangunan berkelanjutan dalam sistem registrasi bisnis.
Konsultan IDJC untuk Project JICA SDGs, Hisaaki Mitsui, turut mengapresiasi inisiatif tersebut.
Ia menyebut sistem pendaftaran bisnis SDGs di Sumut berpotensi menjadi model bagi provinsi lain di Indonesia. "Selamat kepada para pelaku usaha yang telah terdaftar," ungkapnya.
Kegiatan ini juga dihadiri perwakilan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kadin Sumut, para kepala perangkat daerah, serta perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera Utara. (AY)
