"Kami ingin persoalan yang masih belum tuntas agar bapak dewan membantu," ungkap warga.
Menanggapi keluhan warga, Baskami Ginting minta warga tidak curiga terkait KTP belum selesai, karena kemungkinan bahan untuk pencetakan KTP masih menjadi urusan pemerintah pusat. Meski demikian pihaknya akan menyampaikan terkait lambannya penyelesaian pencetakan KTP, pada kesempatan kunjungan ke Mendagri.
Sementara Camat Medan Johor menjelaskan, pembuatan e-KTP di disdukcapil, di kecamatan hanya rekam data saja. Camat memastikan tidak ada pengutipan dalam pembuatan e-KTP,
Terkait keluhan belum turunnya bantuan pemerintah terkait subsidi kuota internet bagi siswa, guru, mahasiswa dan dosen, Baskami menyebutkan, subsidi kuota selama masa Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) berlangsung akan disalurkan selama 4 bulan ke depan, terhitung mulai September-Desember 2020.
"Pelajar akan mendapat subsidi kuota sebesar 35 GB per bulan dari Pemerintah. Kami minta para orang tua bersabar, mengingat petunjuk pelaksanannya belum diturunkan ke instansi terkait. Kami akan mempertanyakan hal itu ke Dinas Pendidikan provinsi," janji Baskami.
Demikian halnya masalah Bansos tidak merata penyalurannya, Baskami minta pihak kelurahan dan kecamatan rutin melakukan verifikasi data di masyarakat, minimal dua tahun sekali dan seterusnya mencocokkan data dimaksud dengan pihak Dinas sosial Kota Medan maupun Provinsi Sumatera Utara.
Masalah drainase yang tidak sesuai pekerjaannya, Baskami juga minta warga menyampaikan laporan pihaknya untuk nanti dipertanyakan dalam pertemuan dengan Pemko.
Kegiatan reses dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Setiap warga yang menghadiri kegiatan reses harus mencuci tangan terlebih dahulu, kemudian menggunakan masker dan duduk dengan jaga jarak.