MEDAN - Realitasonline.id | Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi menjalin Memorandum of Understanding (MoU) kerjasama nota kesepahaman dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara (Sumut) berlangsung di Aula lantai 2 Kantor Kejati Sumut, Jl AH Nasution Medan, Jumat (7/5).
MoU yang berlangsung dengan penuh khidmat itu, ditandai dengan penandatanganan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajatisu) Ida Bagus Nyoman Wiswantanu (IBN Wiswantanu) didampingi Asdatun DR.Prima Idwan Mariza, SH, MH selanjutnya dari PDAM Tirtanadi ditandatangani langsung oleh Direktur Utama (Dirut) Kabir Bedi, ST, MBA didampingi Direktur Administrasi dan Keuangan DR, Feby Milanie, ST, MM, Direktur Air Minum Joni Mulyadi, ST MM, Direktur Air Limbah Fauzan Nasution, ST serta Kepala Divisi (Kadiv) Sekretaris Perusahaan (Sekper) Humarkar Ritonga.
BACA JUGA : Pengelolaan Lingkungan Tambang Emas Martabe, Kualitas Biota Air di Sungai Batangtoru Masih Terjaga
"MoU ini bertujuan untuk pemingkatan pelayanan air minum kepada masyarakat, dan diharapkan dengan adanya kerjasama ini nantinya pihak Kejatisu akan mendampingi seluruh kegiatan yang berkaitan dengan hukum sehingga seluruh pelaksanaan kerja di PDAM Tirtanadi sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Dirut PDAM Tirtanadi Kabir Bedi.
Lebih jauh dikatakannya (Kabir Bedi -red) saat ini Tirtanadi tengah berbenah di seluruh sektor terutama dalam hal pelayanan, karena dalam pengembangan suatu wilayah perkotaan tidak terlepas dari ketersediaan air minum. Untuk itu sambung Kabir Bedi diharapkan dari MoU ini akan menghasilkan tata administrasi yang baik dan sesuai hukum yang berlaku, selain itu diharapkan MoU ini akan memberikan bantuan hukum melalui pengadilan (litigasi) dan juga bantuan hukum di luar pengadilan (non litigasi) serta pertimbangan hukum memberikan legal opinion atau pendampingan hukum dalam penyelesaian masalah.
BACA JUGA : Pos Penyekatan Taput Pulangkan Pemudik Asal Siantar dan Madina
Sementara Kajatisu IBN Wiswantanu mengatakan bahwa nantinya permasalahan hukum yang berkaitan dengan bidang perdata tata usaha negara yang terjadi di PDAM Tirtanadi bisa diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.