MEDAN – realitasonline.id | Sekitar 180-an Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Sumatera Utara (Sumut) bergabung dengan pasar daring (market place) BeLa Pengadaan besutan Tim Nasional Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) RI. UKM tersebut siap untuk bertransaksi pengadaan barang/jasa pemerintah dengan nilai hingga Rp50 juta.
BeLa Pengadaan sendiri merupakan sistem yang dibangun LKPP bekerja sama dengan Tim Nasional Stranas PK KPK, yang bertujuan untuk mendigitalisasi semua transaksi belanja langsung pemerintah daerah (Pemda) hingga Rp50 juta. Dengan sistem seperti ini, celah untuk korupsi akan semakin kecil ditambah UKM daerah bisa semakin membaik.
Akhir Maret 2021 lalu, Gubernur Sumut (Edy Rahmayadi) secara resmi meluncurkan BeLa Pengadaan Pemprov Sumut. Saat ini 180-an UKM yang sudah terdaftar pada BeLa Pengadaan sedang dilakukan pembinaan dan pelatihan menggunakan sistem ini.
Baca Juga: Wali Kota Sambangi Warkop Jurnalis, Dukung Kenyamanan Bersama
Baca Juga: Seorang Wanita Tua Tewas di Tempat Ditabrak L 300
Usai rapat virtual dengan KPK, LKPP, Menteri Koperasi Teten Masduki serta Gubernur se-Indonesia terkait BeLa Pengadaan, secara virtual, Jumat (7/5), Gubernur Edy Rahmayadi mengharapkan jumlah UKM yang bergabung terus bertambah.
“Secepatnya harus terus bertambah, kita dorong UKM-UKM kita untuk memenuhi standar dan kemampuan mengoperasikan sistem ini. Sistem ini mengarahkan kita ke jalur pengadaan barang/jasa yang lebih bersih dari korupsi,” kata Edy Rahmayadi, di Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan.