MEDAN - realitasonline.id | DPRD Medan minta Bappeda bersama OPD Pemko Medan memperhatikan secara detail dokumen RPJMD yang disampaikan, sebab RPJMD merupakan dokumen RKPD Kota Medan dalam melakukan pembangunan.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Kota Medan, Mulia Asri Rambe, Selasa (27/7/2021), sehari setelah penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota pengantar Wali Kota Medan atas Ranperda RPJMD Kota Medan tahun 2021-2026 pada sidang paripurna DPRD.
“Kalau tidak ada dalam dokumen, tentu tidak akan bisa diimplementasikan. Kita khawatir nanti di tengah jalan tiba-tiba ada yang tertinggal. Makanya, dari sekarang Bappeda untuk melihat kembali secara detail,” pinta Bayek, sapaan akrab Mulia Asri Rambe.
Dalam dokumen, sebut Bayek, ada terlihat istilah atau redaksi SKPD, sementara dalam PP Nomor 18 tahun 2016 tentang SOTK Perangkat Daerah istilah SKPD sudah ditiadakan.
“SKPD ini mungkin RPJMD dari periodesasi kepala daerah terdahulu, mungkin ada copy paste di sini. Memang tidak semua RPJMD kepala daerah yang lalu terealisasi, mungkin mau diteruskan di periodesasi ini. Sebaiknya dokumen ini diketik ulang, jangan di copy paste,” minta Bayek lagi.
Dalam dokumen RPJMD terkait penangan banjir di Medan bagian utara, terlihat penyumbang banjir adalah Sungai Deli dan Sungai Bederah, akibat terjadinya sedimentasi dan akan dilakukan normalisasi.
“Tidak terlihat dalam dokumen penyumbang banjir di Medan bagian utara itu parit, seperti parit Belanda di Medan Labuhan, parit Cina dan parit AMD di Medan Marelan. Kami ingatkan, jangan sampai ada visi misi pak Wali Kota terkait penanganan banjir ini tidak masuk. Jangan nanti di tengah jalan kita melakukan RPJMD perubahan, makin berat lagi kerja kita,” kata Bayek.