BELAWAN - realitasonline.id | Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementrian Hukum dan HAM Sumatera Utara (Kemenkumham - Sumut), Imam Suyudi menegaskan, kepada petugas yang memberikan pelayanan kepada masyarakat harus menjalankan dengan baik, tanpa adanya pungutan liar (Pungli).
"Monitoring dan evaluasi ini dilakukan untuk mengecek persiapan petugas dalam melayani. Karena dampak Covid untuk Medan levelnya sudah turun. Jadi kita cek kesiapan dalam meberikan pelayanan kepada masyarakat, kita tegaskan tidak ada pungli," tegas Imam Suyudi dilansir realitasonline.id dari Waspadaonline.co.id saat melakukan monitoring di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan, Rabu (6/10/2021).
Selain itu, pihaknya juga mengecek sarana dan prasarana (Sapras). Dari hasil amatannya, yang menjadi kendala adalah masalah bangunan. Sebab, banjir rob yang melanda Belawan mengakibatkan bangunan terganggu. Meskipun begitu, pelayanan tetap dilaksanakan secara maksimal.
"Meskipun banjir rob. Dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai, Imigrasi Belawan tetap memberikan pelayanan dengan baik kepada masyarakat," ucap Kakanwil didampingi Plt Kadivmin, Betni Humiras Purba.
Pihaknya juga memberikan motivasi dan pendampingan, agar seluruh petugas yang menjalankan tugasnya dengan baik. Harapannya, tidak ada pengaduan dari masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Mengenai fasilitas di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan, sejauh ini sudah sesuai dengan standarisasi yang dibutuhkan.
"Yang jelas, sarana IT dan lainnya sudah cukup maksimal. Harapannya, Imigrasi Belawan harus menjadi jagoan untuk meraih WBBM. Makanya, kita tegaskan kepada petugas untuk memberikan super pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan menghindari KKN dan Pungli," ucap Imam Suyudi dihadapan Kepala Imgrasi Belawan, Berthi Mustika.
Kepala Divisi Administrasi kanwil Kemenkumham Sumut, Betni Humiras Purba yang juga menjabat sebagai Plt Kadivmin, memberikan pengarahan menegaskan kepada petugas di Imigrasi Belawan untuk meningkatkan integritas, menghindarkan pemotongan tunjangan kinerja karena pembangunan zona integritas dapat diukur juga dari disiplin kinerja.