“Untuk apa lama-lama (menyusun Tatib), harus lebih cepat selesai agar kita bisa langsung bekerja untuk rakyat. Dalam menyusun Tatib tidak perlu harus kunjungan kerja kesana sini, fokus merumuskan,” katanya singkat.
Sementara, Wakil Ketua DPRD Sumut dari Fraksi PKS Salman Alfarisi mengatakan, Pokja DPRD Sumut harus merancang Tatib yang kuat. jika Tatib lemah, maka akan melemahkan tiga fungsi legislatif, yakni fungsi anggaran, pengawasan dan legislasi.
"Kalau Tatib sudah kuat, pelaksanaannya juga harus kuat. Kalau pelaksanaannya lemah maka dibutuhkan pengawasan dari masyarakat. Dewan sendiri punya Badan Kehormatan Dewan (BKD), tapi BKD bekerja kalau ada pro aktif dari masyarakat memberikan laporan terhadap kinerja pemerintahan. Pengawasan dari masyrakat dan pegiat pemerhati kinerja wakil rakyat sangat diperlukan," katanya. (Rmi)
