LANGSA - realitasonline.id | Aksi Demo Mahasiswa Langsa ALASKA (Aliansi Aktivis Merdeka), menuntut kepada Kapolda dan Kajati Aceh untuk mengusut oknum di Pemko dan DPRK Langsa, terkait dugaan mafia jual beli SK tenaga kontrak dan tenaga honorer, pada Kamis (21/10/2021) kemarin.
Sejumlah media cetak dan online yang bertugas di Langsa menyaksikan ratusan petugas TNI Polri serta Satpol PP, mengawal aksi demo dari pukul 14.30 WIB di depan Kantor Wali Kota dilanjutkan ke halaman gedung DPRD Kota Langsa dengan aksi bakar ban bekas di depan Kantor Wali Kota serta penyerahan anak ayam.
Pantauan Realitasonline, para pedemo dari unsur mahasiswa dan pemuda membentang tulisan spanduk bertuliskan, "Mendesak POLDA ACEH & KAJATI ACEH Bongkar Dugaan Indikasi (Mark-Up 3 Milyar) skandal Mafia/ jangan diam, lawan tenaga kerja kontrak (TKK) & honorer di Kota Langsa." Serta puluhan poster tertulis kalimat krritikan dan kecaman pedas terhadap prilaku DPRD Kota Langsa, maupun pejabat yang terindikasi korupsi dinilai tak disentuh oleh hukum.
Dalam orasi diteriakin oleh Presidium ALASKA, Abdi Maulana maupun peserta demo lainnya menyatakan aksi damai dan teatrikal ini untuk membongkar indikasi dugaan skandal mafia Tenaga Kerja Kontrak (TKK) juga Honorer uang telah merugikan daerah lebih dari Rp 3 miliar.
Dikatakan Abdi, berdasarkan kajian ALASKA, penyampaian pandangan Fraksi DPRK Langsa pada sidang paripurna tentang wacana pengurangan dan evaluasi dari alokasi anggaran pada tahun 2021 sebesar Rp. 37.670.160.000 diperuntukan untuk membayar gaji TKK dan Honorer sebanyak 2.212 orang di 35 Organisasi Perangkat Daerah se-Kota Langsa.
"Maka hasil kajian kami, terindikasi adanya mark-up pembayaran pemerintah hanya, membutuhkan Rp. 34.507.200.000,- untuk pembayaran gaji TKK dan Honorer. Dalam hal ini bila dihitung dengan gaji maksimal, yakni 1.300.000/orangnya, sedangkan gaji TKK dan Honorer bervariatif dari 850.000 hingga 1.300.000," beber Abdi.
Hingga menurutnya, menduga keras ada oknum skandal mafia yang sedang bermain di dalam polemik kasus ini, sehingga menimbulkan indikasi kerugian Negara melalui rekaya mark up pembayaran gaji TKK dan honorer serta menimbulkan suasana kegaduhan terkhusus di media sosial di Kota Langsa.
