Menurut Anwar Idris, tuntutan secara hukum terhadap korporasi PT Medco akan lebih efektif, sebab pihak perusahaan jelas melanggar hukum dan sudah ada korban dari pihak masyarakat, sesuai Pasal 1 UU Nomor 32 tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH)
Dalam rilisnya itu Anwar Idris juga mengungkapkan dirinya pernah beberapa kali meminta PT Medco supaya bertanggung jawab atas korban yang setiap saat terus bertambah.
"Sudah berkali-kali dan bertubi-tubi laporan dan keluhan yang sama. Kali ini tidak cukup dengan permintaan maaf, kompensasi materi, perawatan korban, ngopi lobi-lobi pejabat yang dilakukan oleh Manajemen PT Medco yang dilakukan selama ini. PT Medco jangan terus-terusan membodohi masyarakat untuk terus mengambil keuntungan. Sementara yang diterima oleh masyarakat adalah mudarat besar," kecamnya.
Sesuai kewenangannya sebagai Anggota DPR-RI, sebut Anwar Idris, ia berhak meminta pihak Kementerian ESDM, SKK Migas sebagai mitra kerja Komisi VII, dan Kementerian Lingkungan hidup untuk melakukan audit, pemeriksaan ke lapangan (PT Medco) dan mengevaluasi perizinan KKS terhadap PT Medco.
Di akhir rilisnya itu Anwar Idris juga mendesak PT Medco agar menghentikan sementara segala aktivitas sampai suasana benar-benar dinyatakan aman.
"Ini sebelum terjadi mudarat yang lebih besar lagi yang bisa saja akan menimbulkan korban nyawa dari warga masyarakat setempat," sebut putra kelahiran Peusangan.
Bahkan dalam rilis itu Anwar Idris mengatakan akan meminta Presiden Jokowi agar menanggapi serius kasus tersebut demi kebaikan masyarakat Aceh.
"Saya akan mengusulkan Komisi VII DPR- RI untuk memanggil Direksi PT Medco Pusat dan Aceh Timur di Rapat Dengar Pendapat," tegasnya. (RZ)
