Realitasonline.id- Medan | Bertepatan dengan hari peringatan Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia, sejumlah ikatan mahasiswa Papua di Sumatera Utara melakukan orasi di depan Kantor Kementrian Hukum dan HAM RI Wilayah Sumut, Jl. Putri Hijau, Medan Barat. (10/12).
Sempat terdengar yel-yel "Papua Merdeka", sejumlah para mahasiswa gabungan ini menyebutkan sebagai Ikatan Mahasiswa Papua (IPM) Sumatera Utara, mengutarakan suaranya soal pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Papua pada waktu silam.
"Di Papua sana banyak belum mendapatkan pendidikan. Hapus HAM itu, cabut aja HAM itu. Kami (hanya) menyerukan keluhan masyarakat-masyarakat Papua," kata Richard Hutapea yang juga selaku orator.
Baca Juga: Simak! Modifikasi Toyota Innova Ribon 2022 Tampil Beda dengan Konsep Racing, Terinspirasi Porsche
Adapun tuntutan dari sejumlah Ikatan Mahasiswa Papua tersebut antara lain:
1. Selesaikan pelanggaran masa lalu di Indonesia.
2. Meminta kepada Presiden Prabowo segera selesaikan pelanggaran HAM berat yang terjadi di seluruh tanah Papua.
3. Hentikan penebangan hutan dan food state di tanah Papua.
4. Hentikan pengiriman militerisme dalam bentuk organik dan non organik.
5. Tolak kebijakan pemerintah terkait transmigrasi di Papua
6. Komersial pendidikan.
Sementara itu Evylin selaku staff Bidang Hukum di Kemenkumham Wilayah Sumut, tidak menduga adanya orasi tersebut. Hal itu dia sebutkan ketika usai menerima surat tuntutan yang akan disampaikan kepada pimpinan, yang kebetulan sedang mengikuti peringatan HAM di Jakarta.
Baca Juga: Mobkas Honda Grand Civic LX 1990 Bebas Dempul 90% Kaleng Asli, Simak
"Gak menduga adanya seperti ini. Saya berharap tidak ada yang salah paham atas apa yang saya sampaikan. Saya secara pribadi menghargai kedatangan mereka (IPM Sumut)," jawab Evylin saat ditemui wartawan Harian Realitas & Realitasonline.id.
Kemudian Rimba selaku mahasiswa yang ikut tergabung dengan IPM tersebut mengaku kecewa atas tidak adanya pimpinan Kemenkumham Wilayah Sumut tersebut. Padahal mereka berharap tuntutan yang mereka minta dapat didengar.
"Di sini kami menanggapi bahwa tuntutan kami belum sangat serius. Karena yang datang juga stafnya, bukan pimpinan dan juga tidak bisa mengambil kebijakan," kata Rimba.
"Kami kan di sini menuntut masalah pelanggaran HAM yang ada di Indonesia khususnya di tanah Papua. Harapan kami bisa bertemu pimpinan," sambungnya.
Selain itu dia juga sedikit menyinggung soal tragedi kejadian tahun 98, mengenai isu miring yang menimpa bapak Presiden Prabowo soal pelanggaran HAM berat.
"Kita sebenarnya tahu, kejadian atau tragedi tahun 98 itu siapa pelakunya. Dan kita juga sudah mendengar berita bahwa (bapak) Prabowo itu dipecat dari tentara karena melakukan operasi militer (atau) Tim Mawar waktu itu atas penculikan aktivis dan dibunuh. Otomatis (bapak) Prabowo dinyatakan bersalah tapi tidak dilakukan secara serius oleh malah dia melenggang naik ke kursi kekuasaan," cetusnya.
Terkait soal yel-yel Papua Merdeka di tengah-tengah aksi mereka, Rimba menimpali kalau semua bangsa yang di Indonesia harus merdeka. Dia juga mengaitkan dengan menyamakan Papua bersama beberapa suku haruslah merdeka.
