Realitasinline.id - Rokan Hilir | Wakil Bupati Rokan Hilir Jhony Charles memimpin langsung rapat koordinasi (Rakor) lintas sektor untuk mengevaluasi situasi terkini serta menyusun langkah strategis percepatan penanggulangan malaria.
Saat ini Pemkab Rokan Hilir tengah mengintensifkan penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) Malaria yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.
Dalam rakor yang berlangsung di ruang rapat Kantor Bupati tersebut, Wakil Bupati (Wabup) menyerukan keterlibatan aktif seluruh unsur masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholder) untuk bersatu menghadapi ancaman wabah yang dapat berdampak serius terhadap kesehatan publik ini.
Dalam arahannya Wabup Jhony Charles secara tegas meminta agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengelola Belanja Tidak Terduga (BTT) segera menyusun rencana operasional yang komprehensif dalam penanganan malaria.
Baca Juga: Peduli Wibawa Pelayanan Publik, Wabup Rohil Jhony Charles Turunkan Bendera Lusuh
Ia menekankan bahwa pendekatan struktural harus disertai dengan perubahan budaya masyarakat, khususnya terkait pola hidup bersih dan pengelolaan sampah rumah tangga.
“Setiap kantor dinas harus memiliki tempat sampah. Kita tidak bisa memberantas malaria tanpa mengubah kebiasaan. Harus ada edukasi masif melalui media visual seperti poster-poster imbauan kepada masyarakat,” ujar Wabup saat memimpin rapat KLB Malaria di lantai empat kantor Bupati, Bagansiapiapi, Rokan Hilir, Riau, Senin (28/7/2025).
Lebih lanjut, Jhony Charles menyoroti fenomena pembuangan sampah ke laut oleh kapal-kapal nelayan, yang menurutnya telah menjadi salah satu sumber utama pencemaran lingkungan pesisir.
Baca Juga: Dinas PUTR Rohil Gercep Cegah Abarasi Jalan Astra
Ia secara khusus menyinggung wilayah Penipahan yang dinilainya mengalami akumulasi sampah yang parah, terutama saat air laut pasang surut hingga ke pemukiman warga.
“Jika kebiasaan membuang sampah ke laut tidak dihentikan, maka garis pantai kita akan terus dipenuhi limbah. Saya prihatin dengan kondisi Penipahan, yang tumpukan sampahnya bisa memperburuk penyebaran malaria. Ini harus kita tangani serius,” tegasnya.
Wabup juga menginstruksikan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Perikanan untuk melakukan sosialisasi langsung kepada para nelayan agar tidak lagi membuang sampah ke laut.
Selain itu, ia mengimbau para kepala desa untuk menggalang partisipasi masyarakat dalam kegiatan gotong royong serta memastikan setiap rumah memiliki fasilitas tempat sampah.
“Jika diperlukan, segera terbitkan surat edaran terkait penanganan malaria. Kita harus menyusun mekanisme teknis di tingkat puskesmas pembantu (pustu) — saat ini tercatat ada 1.045 pustu di seluruh kabupaten — agar pelayanannya sesuai standar,” jelasnya.
