Realitasonline.id - Jakarta | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN) menekankan pentingnya tata kelola anggaran yang transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP).
Hal ini ditegaskan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi saat membuka Bimbingan Teknis bagi 88 Satuan Kerja (Satker), di Aula Prona Kementerian ATR BPN, Jakarta, Rabu (20/8/2025).
Bimbingan Teknis ILASPP berlangsung pada 20 - 21 Agustus 2025 dengan agenda pemaparan materi, diskusi teknis, hingga praktik penyusunan rencana kerja.
Baca Juga: Dihadiri Ribuan Warga, Bupati Safaruddin Launching Tiga Agenda Strategis Abdya
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari internal Kementerian ATR/BPN maupun pihak eksternal untuk memberikan gambaran menyeluruh terkait implementasi ILASPP.
Menurut Pudji, ada tiga hal pokok yang harus menjadi pedoman Satker, yakni komitmen, profesionalisme dan integritas.
“Semua itu akan berpengaruh pada hasil yang berkualitas, akuntabel dan bermanfaat. Dengan berpegang pada tiga hal tersebut, ILASPP diharapkan memberi dampak nyata bagi masyarakat, ” ujarnya di hadapan lebih dari 130 peserta.
Baca Juga: Dari 2008 Hingga 2025, Tapsel Sukses Putus Rantai Penularan Filariasis
Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menambahkan, Bimbingan Teknis ini bertujuan menyelaraskan pemahaman antar-Satker agar output sejalan dengan arah kebijakan strategis kementerian.
“Kita ada di sini untuk memastikan setiap komponen proyek dapat berkoordinasi dengan baik dan memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai rencana, ” jelasnya.
Sementara itu, Senior Urban Specialist World Bank, Uri Raich, yang hadir sebagai kolaborator, menekankan pentingnya keterlibatan aktif peserta.
Baca Juga: Polresta Deli Serdang Gelar Upacara Peringatan Hari Juang Polri Tahun 2025
Ia menilai kerja sama antara Kementerian ATR BPN dan Bank Dunia menjadi fondasi bagi kolaborasi berkelanjutan.
“ Partisipasi anda sangat penting agar perjanjian kerangka kinerja ini tidak hanya menjadi keberhasilan prosedural semata, tetapi juga sebagai landasan kolaborasi jangka panjang, ” kata Uri. (RI)
