ICW Sebut Polemik Whoosh Jadi Momentum Tagih Kajian Awal Pengadaan Proyek Kereta Cepat ke Pemerintah

photo author
- Rabu, 12 November 2025 | 20:54 WIB
ICW soroti perencanaan persiapan proyek Whoosh oleh pemerintah. (Realitasonline. id - Instagram/keretacepat_id)
ICW soroti perencanaan persiapan proyek Whoosh oleh pemerintah. (Realitasonline. id - Instagram/keretacepat_id)

Realitasonline.id - Jakarta | Indonesian Corruption Watch (ICW) mengkritisi langkah pemerintah dalam hal perencanaan setiap proyek negara, contohnya adalah Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh.

Hal tersebut diungkap oleh aktivis dan peneliti ICW, Almas Sjafrina, dalam tayangan podcast bersama Bambang Widjojanto.

Ditambah lagi saat ini Whoosh tengah jadi sorotan karena pembengkakan utang kepada China hingga Rp116 triliun.

Penyelesaian Utang Harus Dipikirkan Sebelum Proyek Berjalan

Baca Juga: TP PKK Kabupaten Toba Ikuti Sosialisasi Hasil Rakernas X PKK Tahun 2025

Utang Whoosh mencuat setelah Direktur Utama PT KAI (Persero) Bobby Rasyidin menyebutnya sebagai bom waktu dan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang tegas menyatakan tak ma membayar lewat APBN.

Polemik utang yang kini ramai, menurut Almas seharusnya sudah diantisipasi sebelum proyek Whoosh resmi dijalankan.

“Yang membuat bingung kok sekarang baru ribut gimana cara bayarnya, ini harusnya sudah dipikirkan sebelum programnya, proyeknya jalan,” kata Almas dikutip dari video yang diunggah di kanal YouTube Bambang Widjojanto pada Rabu, 12 November 2025.

Baca Juga: Fraksi Golkar Taput Sorot Penggabungan Bapenda dan BPKAD

“Sebetulnya, ini menunjukkan bagaimana pemerintah kita itu belum matang di level perencanaan persiapan udah jalan duluan,” lanjutnya.

Proyeksi Penghitungan soal Whoosh yang Meleset

Almas menambahkan bahwa akibat dari perencanaan yang kurang tepat itu membuat perhitungannya meleset ketika proyek Whoosh mulai berjalan.

“Makanya, ada penghitungan yang meleset, berapa sih proyeksi pendapatan dari Whoosh yang harapannya itu bisa membantu untuk membayar ke China dan sebagainya,” ucapnya.

“Problem pertama menurut saya di situ adalah perencanaan dan persiapannya,” imbuh Almas.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Ayu Kesuma Ningtyas

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

ATR/BPN Permudah Masyarakat Cek PPAT Digital

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:17 WIB

Terpopuler

X