Realitasonline.id - IKN | Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) resmi memasuki tahap kedua.
Dalam rangka memastikan proses transisi berjalan sesuai rencana, Kementerian ATR BPN menegaskan dukungan penuh terhadap percepatan pembangunan wilayah inti hingga kawasan pendukung.
Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Menteri ATR BPN Ossy Dermawan dalam Rapat Koordinasi dan Monitoring Capaian Pembangunan Tahap 1 dan 2 IKN yang berlangsung di Kantor Kemenko 3 IKN, Selasa (11/11/2025).
Baca Juga: Operasi Zebra Toba 2025: Polres Dairi Prioritaskan ETLE
Wamen Ossy hadir bersama Sekretaris Jenderal ATR/BPN Dalu Agung Darmawan, Staf Khusus Bidang Reforma Agraria Rezka Oktoberia, Kepala Kanwil BPN Kalimantan Timur Deni Ahmad Hidayat, serta Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Andi Tenri Abeng.
Wamen Ossy mengapresiasi capaian pembangunan yang dinilai sudah berada di jalur yang tepat.
“Saya melihat sendiri bagaimana progres pembangunannya berjalan dengan sangat baik.
Kementerian ATR/BPN mendukung penuh langkah yang dilakukan oleh Otorita IKN, mulai dari pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) hingga tahap pembangunan kawasan yudikatif dan legislatif. Semoga semua berjalan sesuai rencana, ” ujarnya.
Baca Juga: Kini Direktur PDAM Mual Natio Tapanuli Utara Dijabat David Hutabarat
Selain dukungan koordinatif, Kementerian ATR/BPN juga menegaskan, pondasi utama pembangunan IKN juga menjadi fokus mereka, yakni ketersediaan tanah dan kepastian tata ruang.
“Sejak pembangunan awal di tahun 2020, Kementerian ATR/BPN sudah berperan dalam pengadaan tanah untuk pembangunan IKN, termasuk penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), ” jelas Wamen Ossy.
Dijelaskannya, hingga November 2025, ATR/BPN telah menyelesaikan 13 paket pengadaan tanah yang diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur strategis, termasuk tempat pengolahan sampah terpadu, dermaga logistik, Bendungan Sepaku, intake Sungai Sepaku, duplikasi Jembatan Pulau Balang, sistem pengelolaan air minum, serta jaringan jalan bebas hambatan.
" Pada aspek tata ruang, sebanyak sembilan RDTR untuk wilayah IKN sudah tuntas dan siap diintegrasikan ke dalam sistem Online Single Submission (OSS) guna mendukung percepatan perizinan dan investasi, " jelasnya.
Melalui rapat ini, Kementerian ATR/BPN kembali menegaskan komitmennya untuk terus memonitor, mendampingi, dan memastikan pembangunan IKN berjalan tepat waktu dan sesuai target.
: Rapat koordinasi ini merupakan bagian dari Rapat Kerja Komisi II DPR RI bersama Otorita IKN dan sejumlah mitra kerja, termasuk Kementerian ATR/BPN, " tutupnya.
