Realitasonline.id - Jakarta | Wakil Wali Kota Padangsidimpuan, H. Harry Pahlevi Harahap, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Sinergi dan Kolaborasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pemerintah Daerah Wilayah I yang digelar di Aula Bhinneka Tunggal Ika, Gedung Merah Putih KPK RI, di Jakarta, Rabu (8/5/2025).
Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama antara KPK dan pemerintah daerah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Rakor tersebut menjadi wadah strategis dalam menyelaraskan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi di tingkat daerah.
Selain Wakil Wali Kota Padangsidimpuan, turut hadir Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padangsidimpuan Sri Fitrah Munawaroh, Wakil Ketua DPRD Hj. Taty Ariani Tambunan, serta seluruh Kepala Daerah dari Wilayah I Sumatera, meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Kepulauan Riau dan Bengkulu.
Baca Juga: Rico Waas Penuhi Undangan KPK, Ada Ketua DPRD Kota Medan
Selain itu hadir juga Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padangsidimpuan Roni Gunawan Rambe dan dari jajaran Pemerintah Kota (Pemko) Padangsidimpuan diantaranya Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Diapari Lubis, Kepala Badan Pengelolaan Keusmgsn dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Ady Supriadi, serta Inspektur Kota Padangsidimpuan Sulaiman Lubis.
Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Padangsidimpuan, H. Harry Pahlevi Harahap menyampaikan komitmen Pemko Padangsidimpuan dalam mendukung upaya KPK dalam pencegahan korupsi. “ Kami sangat mendukung sinergi antara KPK dan pemerintah daerah. Hal ini penting untuk memastikan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, " ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan, Sri Fitrah Munawaroh, juga menyampaikan dukungannya terhadap upaya sinergi antara KPK dan pemerintah daerah dalam pencegahan korupsi.
Baca Juga: Gubernur Sumut Bobby Nasution Datangi Gedung KPK, Ada Apa?
" DPRD sebagai lembaga legislatif siap berperan aktif dalam mengawasi dan mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, " ujar Sri Fitrah.
Ia juga sangat mengapresiasi inisiatif KPK yang terus mendorong kolaborasi dengan pemerintah daerah. Ini merupakan langkah positif untuk memperkuat sistem pengawasan dan memastikan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran maupun kebijakan publik.
“ Sinergi antara eksekutif, legislatif dan KPK adalah kunci dalam membangun kepercayaan publik. Kami berharap semangat ini terus terjaga dan diimplementasikan secara nyata di daerah, ” tambahnya.
Sementara itu, dari pihak KPK, menekankan pentingnya sinergi yang erat antara KPK dan pemerintah daerah dalam upaya pemberantasan korupsi yang lebih efektif. “ Kami menyadari bahwa pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan sendiri. Dibutuhkan komitmen bersama dari seluruh elemen pemerintah daerah untuk membangun sistem yang transparan dan akuntabel, ” ujarnya
KPK terus mendorong optimalisasi peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), penggunaan sistem digitalisasi pengelolaan keuangan daerah, serta pelaporan LHKPN yang tepat waktu dan akurat sebagai langkah konkret pencegahan korupsi di daerah.