Realitasonline.id - Jawa Barat | Kementrian ATR BPN kembangkan inovasi layanan pertanahan.
Inovasi tersebut mendapat apresiasi positif dari masyarakat. Berbagai terobosan layanan dinilai semakin memudahkan, baik dari sisi proses pengurusan maupun akses informasi yang kini dapat diperoleh secara cepat dan terbuka.
Apresiasi tersebut disampaikan masyarakat yang mengunjungi booth Kementerian ATR/BPN di Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan RI), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (21/1/2026).
Baca Juga: Pasca Bencana Sumatra, Komisi II DPR RI Minta Kejelasan Anggaran ATR BPN
Mereka mengaku merasakan langsung kemudahan layanan pertanahan setelah datang dan mengurus secara langsung.
Salah satu pengunjung, Dewi, pegawai Kementerian Pertahanan, mengungkapkan pengalamannya saat mengurus peningkatan status sertipikat tanah dari Kredit Pemilikan Rumah (KPR) menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM).
Menurutnya, proses yang dijalani jauh lebih sederhana dibandingkan persepsi awal yang ia bayangkan.
“ Awalnya sempat malas dan khawatir prosesnya ribet. Namun setelah saya datang langsung dan mengurus, ternyata sekarang prosesnya sangat mudah, ” ujar Dewi.
Ia menilai kemudahan tersebut tidak terlepas dari keterbukaan informasi layanan pertanahan yang semakin baik.
Baca Juga: Gus Irawan: Jalan Sipirok–Arse Tapsel Jadi Perhatian Serius Pemerintah
Berbagai informasi terkait prosedur dan persyaratan layanan kini dapat diakses melalui kanal digital sebelum masyarakat datang ke Kantor Pertanahan (Kantah)
“ Informasinya sekarang sudah lengkap, ada di media sosial seperti Instagram dan TikTok. Sebelum mengurus pun saya sempat mencari informasi lewat internet, dan memang mudah sekali, ” tambahnya.
Meski demikian, Dewi berharap inovasi layanan pertanahan yang telah berjalan dengan baik dapat terus dikembangkan, terutama untuk menjangkau wilayah yang belum sepenuhnya tertib secara administrasi pertanahan.
“ Layanannya sudah bagus, mungkin ke depan jangkauannya bisa diperluas ke daerah-daerah, karena masih ditemukan sertipikat ganda atau kepemilikan yang tumpang tindih, terutama di wilayah yang belum terpetakan dengan baik, ” ujarnya.