Realitasonline.id - Jawa Barat | Untuk menghadirkan layanan pertanahan yang murah, cepat dan tetap prudent, diperlukan kerja sama, inovasi, serta perbaikan proses bisnis.
Hal ini disampaikan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN) Ossy Dermawan saat memberikan pengarahan kepada jajaran Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bandung, Sabtu (24/1/2026).
Menurut Wamen Ossy, masyarakat menginginkan layanan pertanahan yang prosesnya cepat tanpa harus mengeluarkan biaya tinggi.
Baca Juga: Wali Kota Wesly Silalahi Perkuat Sinergi IPK dengan Pemko Pematangsiantar
Tantangan tersebut, kata dia, harus dijawab dengan sistem pelayanan yang efisien namun tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.
“ Masyarakat ingin berkasnya cepat selesai tapi tidak perlu mahal-mahal, dan dua hal ini yang harus kita terjemahkan bagaimana menghadirkan suatu pelayanan yang tidak mahal tapi juga bisa cepat dan hasilnya juga bisa prudent, ” ujar Ossy Dermawan yang didampingi Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Barat, Yuniar Hikmat Ginanjar.
Ia jugq mengapresiasi kinerja Kantah Kabupaten Bandung yang mampu menangani volume layanan cukup besar tanpa menimbulkan tunggakan yang signifikan.
Menurutnya, capaian tersebut tidak terlepas dari kepemimpinan yang kuat serta kerja keras seluruh jajaran pegawai.
Wamen Ossy juga mengingatkan tantangan pelayanan ke depan akan semakin besar seiring meningkatnya permohonan layanan pada tahun 2026.
Baca Juga: Satresnarkoba Polres Aceh Selatan Ciduk Pengedar Ganja
Oleh karena itu, ia mendorong Kantah Kabupaten Bandung untuk mulai membangun manajemen pengurusan berkas yang lebih efektif dan efisien.
“ Pengurusan berkas tidak akan berkurang, justru terus bertambah. Karena itu kita harus mencari pola yang paling efektif dan efisien agar tugas dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya, ” katanya.
Dalam arahannya, Wamen Ossy menyoroti pentingnya penyederhanaan proses bisnis guna menghadirkan layanan yang cepat namun tetap prudent.
Ia menilai transformasi layanan pertanahan menjadi kebutuhan mendesak, mengingat sejumlah proses bisnis masih mengacu pada regulasi lama.
