Dalam hal pengelolaan anggaran, KONI Abdya di bawah kepemimpinan Romi Syah Putra juga disebut tidak transparan, tidak akuntabel, serta tidak proporsional dan profesional. Padahal, setiap tahunnya KONI Abdya menerima dana hibah dari APBK Abdya untuk pengembangan olahraga di daerah tersebut.
"Kemudian, sebagai catatan pengingat publik, saat periode pertama Romi Syah Putra memimpin KONI Abdya, malah kantor KONI disewa di rumah tempat tinggal sang ketua sendiri," tambahnya.
Suhaimi juga menyayangkan sikap KONI Abdya yang dinilai kurang memberikan apresiasi kepada atlet berprestasi. Ia mencontohkan atlet cabor anggar asal Abdya yang meraih prestasi di PON Aceh-Sumut 2024 dan atlit Cabor lain yang berasal dari Abdya, namun tidak mendapat perhatian dan penghargaan dari KONI Abdya.
"Tapi sangat kita sayangkan, saat ada atlet Abdya yang mengukir prestasi baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional, mereka tidak mendapat sambutan dan penghargaan dari pengurus KONI Abdya," ungkapnya.
KONI, kata Suhaimi, seharusnya menjadi lembaga yang bertanggung jawab dalam membina atlet dan mengembangkan olahraga secara profesional.
"KONI adalah satu-satunya organisasi yang berwenang dan bertanggung jawab mengelola, membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan olahraga prestasi setiap anggotanya," ujar Suhaimi.
Suhaimi menekankan bahwa jika tugas dan tanggung jawab tersebut dilaksanakan dengan baik, maka KONI akan menjadi wadah yang mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi.
"Hal ini sangat bertolak belakang dengan KONI Kabupaten Abdya di bawah kepemimpinan Romi, yang sudah memasuki dua periode," pungkasnya.
Baca Juga: Helikopter Listrik Pribadi: Solusi Transportasi Udara Masa Depan
Pernyataan Sikap Komite Penyelamat Olahraga Abdya yang ditandatangani 17 Cabor di Abdya itu berbunyi, Mendesak Ketua Umum KONI Aceh untuk memberhentikan dan mencabut Surat Keputusan (SK) Romi Syahputra sebagai Ketua KONI Abdya dan Kepemimpinan KONI Abdya diambil alih oleh KONI Aceh sampai dengan terlaksananya Musyawarah Kabupaten Luar Biasa.
Mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya untuk menunda proses pencairan (NPHD) dana hibah KONI Aceh Barat Daya Tahun 2025. Mendesak Ketua DPRK Abdya guna sesegera mungkin dilaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Cabang Olahraga dan turut serta dihadiri oleh Muspida Abdya dalam upaya mencari solusi dalam upaya kesiapan Pra PORA dan PORA Aceh Tahun 2025 di Kabupaten Aceh Jaya.
Mendesak pihak berwenang untuk segera melakukan audit secara total terhadap penggunaan dana hibah KONI Abdya selama Kepemimpinan Romi Syahputra.
Secara singkat, Ketua KONI Abdya, Romi Syah Putra yang dihubungi wartawan secara terpisah mengaku tidak mengetahui mengenai mosi tak percaya itu. "Nanti akan dipelajari dulu," singkatnya.(Zal)
