Realitasonline.id - SUBULUSSALAM | Pemerintah Kota Subulussalam Provinsi Aceh merencanakan akan melakukan pembelian pengadaan mobil dinas baru untuk Wakil Ketua II DPRK Subulussalam Rasumin Pohan dari Fraksi Gerindra.
Padahal, keuangan Pemko Subulussalam dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Disebut-sebut Pemko Subulussalam tengah mengalami kondisi keuangan daerah yang deficit.
Kondisi ini memancing tanggapan dari aktivis Subulussalam Ipong beserta rekan-rekannya yang menyoroti rencana pengadaan mobil dinas baru untuk Wakil Ketua DPRK dari Fraksi Gerondra tersebut.
Baca Juga: Intip Anggaran Pemprov Sumut untuk Pengadaan Mobil Dinas Baru
Ipong dan kawan-kawan pun mendesak agar Walikota Subulussalam terpilih HM Rasyid Bancin untuk menunda dan mengevaluasi ulang kebijakan tersebut.
Ipong dalam penjelasannya kemarin berpendapat bahwa pengadaan mobil dinas baru tidak etis mengingat kondisi keuangan daerah yang kurang stabil.
Meskipun pengadaan tersebut mungkin dibenarkan secara aturan, Ipong menekankan pentingnya mengedepankan etika dan memprioritaskan kepentingan rakyat.
Ia berharap Walikota dapat menolak rencana tersebut, mengingat pengaruhnya terhadap DPRK.
Baca Juga: Dugaan Nomor Polisi Palsu di Mobil Dinas Wakil Ketua DPRD Sumut
“Daerah kita lagi dilanda defisit dan harus efisien. Wakil rakyat seharusnya mengutamakan kepentingan rakyat,” tegas Ipong.
Ia yakin penundaan pengadaan mobil dinas ini juga merupakan harapan masyarakat Kota Subulussalam.
Rencana pengadaan mobil dinas untuk Wakil Ketua II DPRK Subulussalam ini dijadwalkan pada tahun 2025.
Langkah Ipong dan kawan-kawan ini menimbulkan pertanyaan besar tentang prioritas anggaran di tengah kondisi ekonomi daerah yang sulit.
Baca Juga: Kenderaan Baru untuk Layanan Haji 2025 di Tanah Suci, Ini Penjelasan Kementrian Agama RI
Apakah pengadaan mobil dinas ini sejalan dengan kebutuhan mendesak masyarakat Subulussalam? Pertanyaan ini perlu dijawab oleh pihak terkait. (AY)