Lubuk Pakam - Realitasonline.id | Pelatihan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang selalu dipaksa diikuti kepala desa se Kabupaten Deli Serdang sempat menimbulkan keresahan dikalangan kepala desa (kades).
Pasalnya, selain diberitahu secara mendadak dengan anggaran belasan juta, surat edaran yang diterima para kepala desa hanya melalui whatsApp. Jika menolak hadir maka diancam akan diperiksa Aparat Penegak Hukum (APH).
"Bagaimana kami mempertanggungjawabkan biaya bimtek yang tidak sedikit jumlah ini, jika kelak timbul masalah hukum. Sebab surat pemberitahuan kepada kami hanya melalui whatsApp (WA),"jelas sejumlah kades, Selasa (5/9/23).
Baca Juga: Polres Langkat Gelar Pasukan Ops Zebra Toba 2023, Faisal Rahmat ingatkan petugas Kedepankan Edukatif
Sementara kami, lanjut kades lainnya, menindaklanjuti WA tersebut dengan membuat Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) kepada perangkat desa yang akan mengikuti bimtek berikut dengan transaksi anggarannya.
Parahnya lagi, sebut mereka, karena pemberitahuannya dilakukan secara mendadak dan harus diikuti, maka anggaran bimtek tidak pernah ditampung dalam Musyawarah Desa (MusDes) dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) setiap tahunnya.
Jika menolak ikut bimtek, aku sejumlah kades, maka diancam akan diperiksa oleh APH.
Namun keresahan para kades se Deli Serdang itu dibantah Agus Suroto, staf Bidang Bina Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Deli Serdang.
Baca Juga: Kapolda Sumut Bersama Danlantamal Patroli Udara Pantau Perairan Belawan
Menurutnya, Dinas PMD tidak pernah terlibat dalam pelatihan Bimtek. "Semuanya dilakukan pihak ketiga. Termasuk kegiatan bimtek yang sekarang ini dilaksanakan di dua hotel di Medan. Kalau timbul masalah, baru PMD yang ditanya-tanya,"jelas Agus di kantornya, Selasa sore.
Disebutkan Agus, pelantikan bimtek yang saat sedang berlangsung merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Apdesi (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) Kabupaten Deli Serdang."Seharusnya Apdesi Kabupaten meneruskan ke Apdesi Kecamatan sehingga diketahui para kades,"bilang Agus.
Sementara Ketua Apdesi Deli Serdang Hajeman yang merupakan Kades Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa tidak berhasil dikonfirmasi. Berulangkali panggilan ke hapenya masuk, namun tidak diangkatnya.
Baca Juga: Deteksi Dini Penyalahgunaan Narkotika, Polres Langkat Cek Urine Anggota Polri dan ASN
Diberitakan sebelumnya, pada Agustus 2023 baru lalu, juga dilaksanakan kegiatan bimtek di Brastagi dengan biaya Rp 18 juta per desa. Sementara bimtek di Karibia Boutique Hotel dan Hotel Danau Toba Internasional Medan, berlangsung 4 - 7 September 2023 berbiaya Rp 12 juta setiap desa dan diikuti oleh kaur keuangan dan kaur pemerintahan desa.
