Tapanuli Selatan - Realitasonline.id | Isu perempuan dan anak adalah cross cutting issues atau isu lintas sektoral.
Artinya tanggung jawab pelaksanaannya bukan hanya diemban oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak di daerah, tapi juga oleh pemerintah baik pusat terlebih daerah dan melebur di setiap lini pembangunan.
Hal itu disampaikan Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) Dolly Pasaribu, pada acara penguatan koordinasi dan sinkronisasi ini dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP PA), di Aula Kantor Camat Batang Angkola, Kabupaten Tapsel, Selasa (28/11/2023).
Baca Juga: WASPADA! Kenali 5 Penyebab Bau Gosong Pada Mobil Saat Berkendara, Bisa Jadi ada Masalah Kelistrikan
Kegiatan dihadiri Kadis PP dan PA Hubban Tarmizi Hasibuan, Camat Batang Angkola, serta perwakilan dari siswa-siswi dan masyarakat Tapsel dan diikuti lebih dari 70 peserta.
Mulai dari anak sekolah, forum anak, lembaga penyedia layanan anak dengan menghadirkan Dosen Fakultas Hukum UISU, Ketua DPC Kongres Advokat Indonesia Tabagsel Raya, dan Kacab Assesor PMPO Grahita Indonesia sebagai narasumber.
Menurut Dolly, untuk memecahkan berbagai permasalahan terkait dengan perempuan dan anak.
Baca Juga: SEGAR! Catat Resep Susu Melon Ala Korea Bisa Dibuat di Rumah Hanya 5 Menit Selesai
Tentunya dibutuhkan koordinasi kuat dari semua pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah hingga ke masyarakat.
Menjawab tantangan tersebut, Pemkab Tapsel melakukan berbagi upaya, yang salah satunya, memperkuat koordinasi.
Dan sinkronisasi peningkatkan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus.
Bupati Tapsel, menerangkan, pihaknya, banyak melihat ataupun mengetahui kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Kasus ini, menurutnya masih sering terjadi di tengah-tengah masyarakat.
Baca Juga: Serupa Tapi Tak Sama : Buah Lai Khas Kalimantan Mirip Durian
