Meskipun, sudah ada adat dan budaya di Kabupaten Tapsel melalui Dalihan Na Tolu yang telah mengatur dengan kuat terkait perlindungan perempuan dan anak.
Begitu juga dengan peraturan di agama masing-masing masyarakat.
"Untuk itu, dalam hal perlindungan perempuan dan anak, membutuhkan sinkronisasi dan koordinasi terpadu antar berbagai sektor, terutama di lingkup Pemkab Tapsel dan stakeholder terkait lainnya," ucap Dolly.
Ditambahkannya, sejalan dengan UU No.35/2014 dan perubahan atas undang-undang tersebut yaitu UU No.23/2022 tentang perlindungan anak.
Undang-undang tersebut menjelaskan tentang pelayanan bagi perempuan korban kekerasan.
Baca Juga: Serupa Tapi Tak Sama : Buah Lai Khas Kalimantan Mirip Durian
"Layanan bagi anak memerlukan perlindungan. Untuk itu saya pesankan bahwa anak-anak dan perempuan perlu mendapatkan perlindungan bersama," kata dia.
"Jangan sampai, anak-anak di Tapsel mengalami trauma sehingga tidak bisa sekolah dengan baik serta mengekspresikan diri sendiri, yang berakibat dan dikhawatirkan, potensi anak nanti tidak bisa dikembangkan," terangnya.
Disisi lain, dalam acara yang bersamaan bertajuk sosialisasi internet cerdas forum anak se Kabupaten Tapsel tahun 2023.
Ia mengimbau agar masyarakat khususnya anak-anak berhati-hati ketika mendapatkan informasi yang dapat dimanipulasi.
Baca Juga: Kejutan Buat Manchester City, Openda Sumbang 2 Gol Leipzig di Babak Pertama
Bahkan, dia mengingatkan agar anak-anak tidak ikut menyebarluaskan konten hoaks atau disinformasi dalam bentuk apapun melalui platform digital.
Anak-anak di era digital saat ini, memerlukan pengawasan dalam bermedia sosial agar tidak salah dalam memilih keputusan.
"Terutama, ketika mendapat informasi dari dunia maya, apalagi di era digital saat ini yang dapat memanipulasi berbagai hal. Untuk itu, kami berharap anak-anak kami bisa bijak dalam bermedia sosial," harapnya. (RI)
