Padanglawas - Realitasonline.id | Belum adanya kesempatan antara Pemerintah Daerah dan Komisi Pemilihan Umum Padanglawas (Palas) terkait Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pelaksanaan Pilkada 2024, KPU Palas angkat bicara terkait hal tersebut.
Komisioner Pemilihan Umum (KPU) Palas melalui divisi perencanaan Kamis (30/11), Amran Pulungan menyebutkan pengusulan anggaran tersebut yang pasti KPU, sudah ada formnya. Bukan asal buat.
"Anggaran sebesar Rp 34,9 Miliar itu, sudah minim", ungkapnya.
Baca Juga: HATI-HATI! Makan Sayur Bayam Bisa Memicu Penyakit Batu Ginjal? Simak Penjelasannya
Komisioner KPU didampingi Sekretaris Syafyar, mengatakan di tahun 2018 anggaran KPU sebesar Rp.26 milyar, dan biaya Ad hoc Rp.13 Milyar.
Sementara untuk Tahun 2024 ini, biaya Ad hoc saja diperkirakan mencapai Rp21 milyar, itu belum termasuk biaya operasional dan ATK.
"Itu sudah minim Rp.34,9 miliar, malah dikurangi lagi jadi Rp30 miliar, jelaslah Komisi Pemilihan Umum tidak sepakat penetapan Rp30 miliar itu," sebut komisioner divisi perencanaan.
Amran Pulungan mengatakan, penyelenggaraan Pilkada, tentunya kan pihak penyelenggara yang lebih paham.Mulai dari tugas dan fungsinya, sampai pembiayaannya.
"Kita yang bekerja, bukan Pemda atau DPRD. Mereka tidak mengerti. Kami sudah berkali-kali menyurati Pemerintah Daerah bahwa anggaran yang kami ajukan sudah sangat minim.Tapi tidak pernah sekalipun dijawab Pemda secara surat resmi, hanya sebatas telepon," tegasnya.
Usulan anggaran inikan tanggungjawab KPU guna mensukseskan Pilkada Padanglawas, bukan untuk kepentingan komisioner KPU.
"Kami, sudah akan selesai 21 Februari 2024 nanti, anggaran yang diajukan bukan untuk kepentingan komisioner. Ini untuk kemaslahatan dan kesuksesan Pilkada Padanglawas. Makanya kita berharap yang berkomentar terkait anggaran KPU ini yang profesional, jangan asal ngomong", ungkap Amran kesal.
Ini persoalan tahapan Pilkada, bukan kegiatan wajib atau sunat. Dan usulan anggaran ini sudah diajukan KPU Palas sejak tahun 2022 lalu. Itulah upaya kami menyikapi permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat dan pemerintah, makanya usulan itu kami buat se-ideal mungkin.
"Harapan kami, bagaimana tahapan pilkada terlaksana dengan baik. Dibanding kabupaten/kota lain, palas yang termasuk yang paling rendah", tutupnya.
