Baca Juga: Didirikan Oleh Perempuan Strong Indonesia, Ini Dia Brand Lokal yang Pemiliknya Perempuan
"Jika tidak ada putusan pengadilan akan menimbulkan resiko yang tinggi. Jadi, ini harus dicarikan solusi karena bila menempuh jalur hukum, dibutuhkan anggaran yang besar. Apakah ada solusi yang bisa dicarikan untuk meminimalisir resiko tadi,” ujarnya.
Menanggapi tanggapan praktisi hukum, Jara Trisepto mengatakan, contoh persoalan tadi kerap muncul dalam surat pindah Adminduk, dilakukan oknum nakal diduga melakukan perubahan status perkawinan, dalam sistem di daerah yang menerbitkan. “Kedepan ini akan lebih ditertibkan agar tidak ada lagi kenakalan untuk memanipulasi data,” katanya.
Baca Juga: KontraS Kritisi AMIN Pasca Tandatangani Pakta Ijtima Ulama : Ada Kontradiksi
FKP mengusung tema mewujudkan peranan masyarakat, dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan pemanfaatan data Adminduk untuk sektor publik, di kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2024. Sementara peserta FKP yaitu anggota DPRD, OPD, Akademisi, praktisi hukum, Camat, kepala sekolah dan kepala desa. (TAN)
