Realitasonline.id - Asahan | Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Hassanudin menyebutkan sejumlah isu strategis, terkait hilirisasi industri pengolahan, kemiskinan, ketimpangan, urbanisasi, pengangguran, kewirausahaan difokuskan dalam menyusun RKPD 2025.
Isu strategis tersebut juga terkait pengembangan UKM, pemukiman kumuh, daya dukung dan tata ruang, pemenuhan kebutuan dasar seperti sanitasi dan air bersih.
Hal itu ditegaskan Hassanudin saat membuka Pra Musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumut tahun 2025, Zona Pantai Timur, di Aula Melati, Kantor Bupati Asahan, Selasa (20/2/2024).
Forum Pra Musrenbang ini, lanjutnya, dilakukan agar setiap daerah yang ada di Pantai Timur, termasuk dalam forum pra musrenbang melakukan penajaman, penyelarasan, dan klarifikasi setiap perencanaan yang dibuat.
"Karena hal ini harus kita diskusikan untuk dapat dirumuskan dalam program pembangunan daerah di masing-masing wilayah di Pantai Timur,” kata Pj Gubernur Hassanudin di hadapan seluruh peserta Musrenbang RKPD Sumut 2025 Zona Pantai Timur.
Isu strategis lainnya, kata Hassanudin, adalah terbangunnya ruas Tol Tebingtinggi-Indrapura-Limapuluh, dengan harapan ke depan akan terbangun Tol Rantau Parapat menyambung ke Tol Riau.
Selain itu ruas Tol Medan-Binjai-Stabat, yang terbangun sampai ke Langsa dan Aceh. Maka wilayah Pantai Timur akan terhubung dan menjadi pintu masuk arus barang dan orang, dari Provinsi Riau dan Aceh.
Baca Juga: Tampil Elegan, Edgy dan Modern dengan 5 Gaya Model Hairdo Rambut Pendek
“Kita harus dapat memanfaatkan keuntungan lokasi ini dengan keberadaan infrastruktur jalan, keberadaan Pelabuhan Kualatanjung dan Belawan. Kita juga berharap dapat menarik arus pergerakan barang dari Aceh dan Riau ke Sumatera Utara, sekaligus menjadi peluang menawarkan untuk berinvestasi di Sumatera Utara, sehingga akan terbangun pusat-pusat aglomerasi,” ujarnya.
Untuk itu, lanjut Hassanudin, iklim investasi harus tercipta kondusif dengan upaya memberikan upah buruh yang kompetitif, ongkos angkut yang murah, harga dan sewa tanah yang murah, bila dibandingkan provinsi lain. Hal-hal seperti ini mampu menaikkan daya saing Provinsi Sumut dibandingkan provinsi lain.
Untuk menjawab persoalan-persoalan di atas, penyusunan RKPD 2025 difokuskan pada empat isu utama yakni pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi inklusif dan pemerataan pembangunan, pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan inovastif.
Baca Juga: Bobol Gereja, Pria di Bangkalan Curi Patung Yesus Kristus dan Bunda Maria
Pra Musrenbang RKPD Provinsi Sumut 2025 Pantai Timur dihadiri sejumlah kepala daerah dan pimpinan OPD.
