Realitasonline.id - Sibolangit | Jalan Umum Medan - Berastagi Desa Rambung Baru Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang lumpuh total, Senin (25/3/24).
Ratusan warga Desa Bingkawan dan Desa Rambung Baru Kecamatan Sibolangit turun ke jalan, melakukan aksi demo di depan makam mewah PT Nirvana Memorial Nusantara.
Para pengunjuk rasa membakar ban di tengah jalan, sehingga jalan tidak bisa dilalui mobil atau sepeda motor, dari Medan ke Berastagi maupun sebaliknya.
Sebagian kendaraan ada yang memilih putar arah kembali dan mencari jalan alternatif, karena hingga sore, aksi bakar ban masih terus berlangsung dan dikawal aparat keamanan dari TNI-Polri.
Informasi diperoleh menyebutkan, ratusan warga yang didominasi ibu-ibu ini sebelumnya sempat mendatangi Kantor Camat Sibolangit.
Namun karena tidak ada kata kesepakatan, mereka pun langsung kembali ke area depan makam mewah PT Nirvana Memorial Nusantara yang berada di Jalan Jamin Ginting Desa Rambung Baru Kecamatan Sibolangit.
Setibanya di sana, warga yang diatas tanahnya telah diterbitkan SHGB No 28 langsung beraksi, di atas jembatan yang berada di area depan pemakaman mewah, warga pun langsung membakar puluhan ban, hingga menyebabkan arus lalu lintas Medan-Berastagi dan sebaliknya lumpuh total
Dalam orasinya, warga dari dua desa tersebut akan terus melakukan aksi demo jika tuntutannya tidak diindahkan oleh semua pemangku kebijakan.
Sebab kata warga dalam orasinya, pihak dari PT Nirvana Memorial Nusantara telah melakukan pemalsuan surat atau keterangan palsu, dalam pembuatan akta otentik.
Baca Juga: Jasa Inspeksi Mobil Bekas: Musuh Utama Pedagang Culas, Teman Terbaik Pembeli Cerdas
Mereka pun telah membuat laporan polisi ke Bareskrim Mabes Polri dengan Nomor Laporan Polisi LP/B/6/III/2023/SPKT/BARESKRIM POLRI atas nama Kelompok Tani Lempar Lau Tengah Desa Rambung Baru dan Bingkawan yang bergabung dalam koalisi Masyarakat Sipil Anti Perampasan Tanah.
Namun hingga saat ini belum ada titik terang, sehingga warga kembali turun ke jalan dan berharap persoalan yang meraka hadapi saat ini direspon oleh pihak pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
