Realitasonline.id - Pematangsiantar | Wali Kota Pematangsiantar dr Susanti Dewayani SpA berharap dapat mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran (TA) 2023.
Harapan itu disampaikan dr Susanti saat menghadiri Exit Meeting dengan Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) atas pemeriksaan terinci Laporan Keuangan Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar TA 2023, di Gedung Serbaguna Pemko Pematangsiantar, Selasa (7/5/2024).
Terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh tim BPK, kata dr Susanti, telah diberikan jawaban atau tanggapan dari SKPD.
Baca Juga: Kabar Gembira! Tapsel Raih WTP 10 Kali Berturut-turut dari BPK RI, Ini Kata Bupati Dolly Pasaribu
"Selanjutnya kami akan berkomitmen untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap tata kelola keuangan Pemko Pematangsiantar sesuai ketentuan perundang-undangan," sebut dr Susanti.
Tidak lupa, dr Susanti mengucapkan terima kasih atas pelaksanaan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh tim BPK. "Apabila selama dalam proses pemeriksaan terhadap tingkah laku yang kurang, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya," kata dr Susanti.
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Sumut Eydu Oktain Panjaitan dalam pemaparannya menyampaikan beberapa hal yang perlu dicermati.
Baca Juga: Jadi kado Manis HUT Ke-22, Pemkab Abdya Raih Opini WTP Kesembilan BPK RI
Ia berharap kerjasama yang baik antara BPK RI Perwakilan Provinsi Sumut dengan Pemko Pematangsiantar dapat terus ditingkatkan. Terhadap hasil Exit Meeting, pihaknya masih menunggu tindak lanjut.
Kegiatan diakhiri dengan penyerahan laporan keuangan dari Tim BPK RI Perwakilan Provinsi Sumut kepada dr Susanti.
Exit Meeting juga dihadiri Sekda Junaedi Antonius Sitanggang SSTP MSi, dan sejumlah Tim BPK yakni Ramzuhri selaku penanggungjawab, Joseph Sinaga selaku Wakil Penanggungjawab.
Iskandar Usman selaku Pengendali Teknis, Yogie Satria Yudha selaku Ketua Tim, Ashila Aprilia Fajar, Yudhia Muhammad, Nafiani, Khairani selaku anggota tim, para Asisten, Staf Ahli, dan sejumlah pimpinan OPD, serta camat. (RH)
