"Mulai dari gak guna usaha (HGU) perkebunan sawit yang ada di Madina ini, yang dimana P erusahaan-perusahaan yang kami duga tiap tahun makin luas tanah yang mereka kelola dan disini lah kamai harpa kehadiran pemerintah untuk mengukur tanah itu kembali,"ucapnya
"Jadi kami harap atas adanya pengukuran ulang tanah perusahaan yang ada di Madina jika menemukan kelebihan dari HGU yang dikeluarkan, ini dapat dimanfaatkan untuk BUMD kita di Madina ini sebagai penopang pembangunan Madina ini, artinya konflik masyarakat di kawasan Pantai barat dengan perusahaan selama ini jangan lagi di abaikan," harapnya. (SYH)
